Standar Prosedur Pelaksanaan Sop Pelaksanaan Smk3 Konstruksi-Books Download

STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN SOP PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI

2020 | 7 views | 84 Pages | 1.59 MB

Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, No: 004 / BM / 2006, Desember 2006.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN SOP
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal 1 dari 3
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
PENGESAHAN
STATUS DOKUMEN
STATUS DOKUMEN ASLI
NO DISTRIBUSI
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN SOP
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal 2 dari 3
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
1 BAGAN ALIR
PPK melaksanakan Pra
Penyedia Jasa
Pokja ULP melakukan
Penyedia Jasa
Dokumen SMK3
PPK Kontrak dengan Penyedia
Pengguna Jasa memperbaiki
Dokumen Lengakap
Dokumen Kontrak
Permen 05 Tahun 1996 Ya
tentang SMK3
SOP K3 Penyedia Jasa Penyedia Jasa melaksanakan
SNI ISO OHSAS 18001 Kontrak
Serah Terima Hasil Pekerjaan
kepada Panitia Penerima Hasil
Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan melakukan Verifikasi
PPK menerima Penyerahan
Pekerjaan Selesai
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN SOP
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal 3 dari 3
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
2 RINCIAN PROSEDUR
1 PPK melakukan pra pemilihan penyedia jasa terhadap kegiatan Suvey
Investigasi Perancangan dan Pelaksanaan Konstruksi menyerahkan proses
pemilihan kepada Pokja ULP
2 Pokja ULP melakukan proses pemilihan penyedia jasa sesuai dengan kriteria
yang telah ditetapkan Bila kriteria telah tidak sesuai maka dilakukan proses
pemilihan kembali bila telah sesuai dengan kriteria maka di lanjutkan ke
proses kontrak oleh PPK
3 PPK melakukan kontrak dengan penyedia jasa
4 Penyedia jasa melakukan Pelaksanaan Kontrak mengacu kepada Permen 05
Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SMK3 Standard Operating Procedure SOP Penyedia Jasa serta SNI ISO
OHSAS 18001 dengan di monitoring kegiatannya oleh PPK
5 Menyerahkan serah terima hasil pekerjaan ke Panitia Penerima Hasil
6 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan verifikasi dan menebitkan Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan kemudian menyerahkan Pekerjaan Selesai
kepada PPK
7 PPK menerima Penyerahan Pekerjaan Selesai
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal i dari iv
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
PENGESAHAN
STATUS DOKUMEN
STATUS DOKUMEN ASLI
NO DISTRIBUSI
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal ii dari iv
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
SEJARAH DOKUMEN
TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal iii dari iv
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN
UNIT KERJA NOTASI
UNIT KERJA
01 Sekretariat Ditjen BM SDBM
02 Direktorat Bina Program DITBP
03 Direktorat Bina Teknik DITBT
04 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I DITBPW I
05 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II DITBPW II
06 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III DITBPW III
07 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I BBPJN I
08 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II BBPJN II
09 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III BBPJN III
10 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV BBPJN IV
11 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V BBPJN V
12 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI BBPJN VI
13 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII BBPJN VII
14 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII BPJN VIII
15 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX BPJN IX
16 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X BBPJN X
17 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI BBPJN XI
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal iv dari iv
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan 1
1 BAGAN ALIR 2
2 RINCIAN PROSEDUR 3
Lembar Pengesahan I
Status Dokumen I
Sejarah Dokumen ii
Daftar Distribusi Dokumen iii
Daftar isi iv
1 Ruang lingkup 1
2 Tujuan 1
3 Definisi 1
5 Ketentuan Umum 3
6 Kondisi Khusus 5
7 Bagan Alir Tanggung Jawab dan Wewenang 6
7 1 Bagan Alir 6
7 2 Tanggung Jawab dan Wewenang 7
8 Rekaman Bukti Kerja 26
9 Lampiran 28
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal 1 dari 76
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
1 RUANG LINGKUP
1 1 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja SMK3 Konstruksi ini berlaku bagi seluruh Unit Pelaksana
Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
1 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan SMK3 Konstruksi ini terdiri dari
a Petunjuk Teknis Pelaksanaan SMK3 Kontruksi pada Kegiatan Konstruksi
yang dilaksanakan oleh penyedia jasa meliputi
i Jasa Konsultansi survei investigasi perancangan design dan atau
perencanaan dan pengawasan
ii Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan termasuk
perbaikan berkala preservasi
b Petunjuk Teknis Pelaksanaan SMK3 Konstruksi pada Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan secara rutin yang dilakukan dengan swakelola
Petunjuk ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan SMK3
Konstruksi dalam pelaksanaankegiatan konstruksi jalan dan jembatan
dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai dengan peraturan
perundangan dan ketentuan teknis yang berlaku
3 DEFINISI
3 1 Survei adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi yang
dilakukan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja tertentu
3 2 Investigasi adalah penyelidikan tanah untuk memperoleh hasil uji
lapangan dan hasil uji laboratorium yang dilakukan berdasarkan
Kerangka Acuan tertentu
3 3 Perancangan adalah kegiatan perekayasaan konstruksi dari tahap
awal preliminary design sampai tahap akhir final design rinci detail
design dan perencanaan planning yang terkait waktu jadwal
kegiatan konstruksi dan sumber daya material alat lingkungan
tenaga kerja
3 4 Perencanaan Teknis adalah kegiatan perancangan konstruksi
berdasarkan hasil dari survei dan investigasi yang menghasilkan Detail
Engineering Design DED dan Engineering Estimate serta dokumen
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal 2 dari 76
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
3 5 PelaksanaanKonstruksi adalah kegiatan untuk mewujudkan fisik
jalan dan jembatan berdasarkan rancangan rencana dan lingkup
pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak dan perubahan
yang diperlukan
3 6 Pengawasanadalah kegiatan mengawasi pelaksanaan konstruksi yang
dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dokumen kontrak dan
perubahannya
3 7 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah segala kegiatan
pemanfaatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan
ketentuan teknis prosedur operasi standar guna memastikan jalan
dan jembatan dapat berfungsi optimal dan aman demi keselamatan
dan kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan
3 8 Perservasi renovasi restorasi dan rehabilitasi adalah kegiatan
perubahan fisik jalan jembatan untuk mempertahankan meningkatkan
atau merevitali sasi fungsi jalan jembatan yang dilakukan berdasarkan
hasil survei investigasi rancangan rencana dan lingkup yang
ditetapkan dalam dokumen kontrak dan perubahannya termasuk
pengujian jika diperlukan sampai pekerjaan diserah terimakan
3 9 Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya
3 10 Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau
memberikan bukti pelaksana
4 Undang Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
5 Undang Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
6 Undang Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
7 Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
8 Undang Undang No 38 Tahun 2004 tentang JalaN
9 Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan
10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 MEN 1980 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
11 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja No Kep 174 Men 1986 dan
Menteri Pekerjaan Umum No Kep 104 Men 1986 tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi Bangunan
12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER 05 MEN 1996 tentang Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal 3 dari 76
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 09 PRT M 2008 tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SMK3 Konstruksi bidang Pekerjaan Umum
14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 04 PRT M 2009 tentang Sistem
Manajemen Mutu SMM Departemen Pekerjaan Umum
15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 08 PRT M 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 21 PRT M 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
17 Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 untuk
Konstruksi Jalan dan Jembatan Departemen Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Bina Marga No 004 BM 2006 Desember 2006
18 Prosedur Pengendalian Dokumen No Dok DJBM SMM PR 01 Rev
19 Prosedur Pengendalian Rekaman No Dok DJBM SMM PR 02 Rev
20 Prosedur Audit Internal No Dok DJBM SMM PR 03 Rev 00
21 Petunjuk Pelaksanaan Tinjauan Manajemen No Dok
DJBM SMM PP 01 Rev 00
5 KETENTUAN UMUM
a Untuk menjamin keamanan dan keselamatan konstruksi keselamatan dan
kesehatan pekerja masyarakat umum dan kelestarian lingkungan maka
semua peraturan perundangan dan persyaratan serta standar yang terkait
dengan teknik konstruksi keselamatan dan kesehatan kerja K3 dan
lingkungan harus menjadi dasar pertimbangan dan persyaratan dalam proses
pengadaan barang jasa konstruksi jalan dan jembatan
b Setiap tahapan pekerjaan dalam kegiatan konstruksi jalan dan jembatan
yang meliputisurvei investigasi perancangan dan perencanaan pelaksanaan
konstruksi pengoperasian pemeliharaan jalan dan jembatan harus mengacu
kepada aspek rekayasa teknik keamanan keselamatan dan kesehatan serta
lingkungan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
c Untuk mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi pada masa pelaksanaan
dan pengoperasian maka pada setiap tahapan kegiatan konstruksi harus
melakukan proses identifikasi bahaya penilaian risiko dan pengendalian risiko
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal 4 dari 76
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
dan atau rencana keselamatan dan kesehatan kerja K3 sesuai dengan
pedoman SMK3 Konstruksi
d Kewajiban tugas dan tanggung jawab serta wewenang menerapkan SMK3
Konstruksi bagi pengguna jasa dan penyedia jasa baik jasa konsultansi
maupun jasa pelaksanaan konstruksi harus dinyatakan secara jelas dalam
proses pengadaan dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan termasuk
kerangka acuan kerja KAK dan dalam dokumen kontrak dan dokumen
terlaksana
e Penerapan SMK3 Konstruksi harus dilakukan sejak dari kegiatan menyusun
konsep rancangan kajian kelayakan survei dan investigasi teknis
perancangan dan perencanaan pelaksanaan konstruksi pengoperasian dan
pemeliharaan jalan dan jembatan
f Penerapan SMK3 Konstruksi pada kegiatan penyusunan konsep rancangan
kajian kelayakan dan survey serta investigasi teknis adalah berupa
identifikasi bahaya penilaian risiko dan pengendalian risiko dan atau rencana
K3 Konstuksi guna meminimalisasi risiko kesalahan perancangan unsafe
design dan risiko kecelakaan konstruksi yang dapat berdampak terjadinya
cedera dan fatalitas pekerja dan masyarakat umum serta kerusakan
lingkungan
g Penerapan SMK3 Konstruksi pada kegiatan survey dan investigasi teknis yang
melibatkan tenaga ahli dan pekerja dalam kegiatan lapangan penyedia jasa
wajib menyusun Rencana K3 Kontrak safety plan untuk menjamin
keselamatan dan kesehatan kerja petugas dalam melaksanakan survey
dan atau investigasi
h Penerapan SMK3 Konstruksi pada kegiatan perancangan dan perencanaan
jalan jembatan jalan dan jembatan serta jalan jembatan fasilitas terkait
adalah berupa identifikasi bahaya penilaian risiko dan pengendalian risiko
dalam penetapan bentuk rancangan penggunaan teknologi dan penggunaan
material serta sumber daya fisik lainnya termasuk system dan metode
perhitungan struktur dan metoda pelaksanaan sedemikian hingga dapat
menghasilkan keluaran berupa rancangan selamat safe design yaitu yang
bisa dilaksanakan constructability bisa dikerjakan workability bisa
dipelihara maintainability dapat dipertahankan sustainability dan ramah
lingkungan environmental friendly dalam pelaksanaan dan pemeliharaan
i Untuk memastikan proses perancangan dan perencanaan dapat berjalan
dengan baik dan untuk meminimalisasi kecelakaan kerja dan terhentinya
proses kegiatan maka penyedia jasa konsultansi perancangan perencanaan
harus menerapkan SMK3 di tempat kerjanya Dan bila terkait dengan kegiatan
fisik yang melibatkan tenaga ahli dan pekerja yang mempunyai risiko
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal 5 dari 76
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
terjadinya kecelakaan kerja maka penyedia jasa tersebut harus membuat dan
melaksana kan Rencana K3 Kontrak RK3K
j Penerapan SMK3 Konstruksi pada kegiatan pelaksanaan konstruksi perbaikan
dan pembongkaran adalah berupa penyusunan RK3K termasuk pelaksanaan
pengukuran dan peninjauan kembali untuk tindakan perbaikan dan
pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja selama masa pelaksanaan
k Penerapan SMK3 Konstruksi pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan
adalah berupa Rencana Program K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan
kerja kecelakaan lalu lintas dan menjamin terpeliharanya fungsi jalan dan
jembatan termasuk merencanakan menyiagakan tindakan darurat bila terjadi
kecelakaan konstruksi sehingga dapat meminimalisasi kerugian fisik dan jiwa
l Untuk memastikan terlaksananya program pencegahan kecelakaan
konstruksi dan kecelakaan pekerja serta pencegahan penyakit akibat kerja
dan untuk menjamin efektifitas penerapan SMK3 maka semua kegiatan
SMK3 harus dimonitor dan dievaluasi secara mandiri oleh unit kerja terkait
dan dilaporkan kepada Atasan Langsung nya untuk dikoreksi
m Setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan yang terkait SMK3 harus dibuktikan
dengan rekaman yang format dan isinya sudah ditetapkan serta
ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan tersebut dan Atasan
Langsung nya
n Rekamanini wajib dikendalikan untuk dipakai sebagai bukti pelaksanaan SMK3
dan sebagai acuan untuk proses monitoring dan evaluasi penerapan SMK3
dalam kegiatan konstruksi jalan jembatan di lingkungan Bina Marga sesuai
dengan peraturan perundangan dan ketentuan teknis yang berlaku
o Untuk dapat melaksanakan prosedur ini dengan tepat dan benar maka setiap
petugas penanggung jawab yang terkait SMK3 harus mendapatkan pelatihan
tentang K3 Konstruksi Jalan dan Jembatan serta penjelasan dan sosialisasi
penerapan Prosedur Teknis SMK3 Konstruksi ini
p Prosedur ini secara periodik wajib dikaji ulang dan dilakukan perbaikan untuk
selalu menjamin terselenggaranya penerapan SMK3 dalam setiap tahapan
kegiatan konstruksi termasuk proses pengadaan jasa dilingkungan Bina
6 KEADAAN KHUSUS
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal 6 dari 76
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
7 BAGAN ALIR TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
7 1 BAGAN ALIR
Prosedur dan tanggung jawab Pelaksanaan Teknis SMK3 Konstruksi adalah
sebagaimana di uraikan dalam Tabel tabel pada halaman yang berikut ini
PPK melaksanakan Pra
Penyedia Jasa
Pokja ULP melakukan
Penyedia Jasa
Dokumen SMK3
PPK Kontrak dengan Penyedia
Pengguna Jasa memperbaiki
Dokumen Lengakap
Dokumen Kontrak
Permen 05 Tahun 1996 Ya
tentang SMK3
SOP K3 Penyedia Jasa Penyedia Jasa melaksanakan
SNI ISO OHSAS 18001 Kontrak
Serah Terima Hasil Pekerjaan
kepada Panitia Penerima Hasil
Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan melakukan Verifikasi
PPK menerima Penyerahan
Pekerjaan Selesai
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAKSANAAN SMK3 KONSTRUKSI
No Dokumen DJBM SMM PP 20 Tgl berlaku 19 Juli 2012 Hal 7 dari 76
No Revisi 00 Tgl Kaji Ulang 19 Juli 2013 Paraf
7 2 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
7 1 Pekerjaan Survei
Tahapan Penanggung
No Nama Pekerjaan Kegiatan terkait SMK3 Rekaman
Kegiatan Jawab
1 Survei Pra Pemilihan Mencantumkan aspek aspek SMK3 dalam Kerangka Acuan Kerja KAK antara lain Disusun oleh KAK Pekerjaan
Penyedia Jasa o Kewajiban memenuhi peraturan perundangan standar K3 yang terkait dengan PPK dan Survei
pekerjaan tersebut hendaknya disebutkan nomor UU dan pasalnya standar yang Ditetapkan Dokumen Seleksi
terkait dan pasalnya meliputi oleh Pekerjaan Survei
a Fasilitas kerja
b Sarana kerja
c Peralatan kerja
o Kewajiban memahami bahwa aspek K3termasuk untuk memberikan perlindungan
kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemin
dahan bahan baku penggunaan peralatan kerja konstruksi proses produksi dan
lingkungan sekitar tempat kerja
o Kewajiban menerapan SMK3 Konstruksi misalnya
a Menerapkan proses manajemen risiko identifikasi bahaya penilaian risiko dan
pengendalian risiko
b Membuat RK3K
o Kewajiban melakukan proses manajemen risiko identifikasi bahaya penilaian risiko
dan pengendalian risiko pada Penggunaan teknologi untuk pelaksanaan pekerjaan
o Kewajiban membuktikan kompetensi Tenaga Ahli dalam menganalisa risiko untuk
menghasilkan rancangan selamat misalnya dibuktikan dengan pengalaman kerja
atau sertifikat
o Kewajiban melampirkan analisa manajemen risiko identifikasi bahaya penilaian
risiko dan pengendalian risiko padahasil keluaran pekerjaan survei
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga


Related Books

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN PERAWAT DENGAN ...

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN PERAWAT DENGAN ...

Ada hubungan yang signifikan antara variabel kemampuan perawat dengan penerapan standar JCI tentang keselamatan pasien (p=0,000) Disarankan kepada RSUP. H. Adam Malik perlu membuat tata cara pelaksanaan prosedur penerapan standar JCI tentang keselamatan pasien, dengan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan perawat melalui upaya pendidikan dan

Continue Reading...
8J~g;~PlJ~QY~ - pelayanan.jakarta.go.id

8J~g;~PlJ~QY~ - pelayanan.jakarta.go.id

NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, a. bahwa unluk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERl21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman

Continue Reading...
STANDAR KHUSUS TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG ...

STANDAR KHUSUS TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG ...

3.5 Pelaksanaan P2TL didokumentasikan sesuai prosedur 3.6 Instalasi ketenagalistrikan dan pemakaian tenaga listrik diperiksa sesuai ketentuan P2TL dan PRPTL yang berlaku 3.7 Hasil Pelaksanaan P2TL didokumentasikan sesuai prosedur 3.8 Tindakan P2TL (Tidak terbukti, Patut diduga, Cukup bukti)

Continue Reading...
STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN (SOP) PENGUSULAN DANA ...

STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN (SOP) PENGUSULAN DANA ...

kementerian pekerjaan umum direktorat jenderal bina marga standar prosedur pelaksanaan (sop) pengusulan dana penanganan daruratakibat bencana alam

Continue Reading...
PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) PESERTA TES di PLTI

PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) PESERTA TES di PLTI

kelancaran pelaksanaan tes TOEP dan TKDA, para peserta wajib memahami dan menjalankan prosedur operasi standar (POS) yang mencakup: (a) persyaratan calon peserta TOEP dan TKDA, (b) prosedur dan pengesahan calon peserta tes TOEP dan TKDA, (c) tata tertib peserta tes TOEP dan TKDA, dan (d) langkah-langkah tes. Masing-masing akan diuraikan di bawah.

Continue Reading...
URAIAN TUGAS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

URAIAN TUGAS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Laboratorium Perawatan & Perbaikan Jurusan Teknik Mesin telah dapat diselesaikan. Penyusunan uraian tugas dan SOP ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya prosedur operasional standar yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas di

Continue Reading...
GAMBARAN PELAKSANAAN PEMASANGAN INFUS YANG TIDAK SESUAI ...

GAMBARAN PELAKSANAAN PEMASANGAN INFUS YANG TIDAK SESUAI ...

GAMBARAN PELAKSANAAN PEMASANGAN INFUS YANG ... RL : Ringer Laktat RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah S1 : Sarjana SOP : Standar Operasional Prosedur

Continue Reading...
Contoh Sop Dinas Pu.Pdf - eBook and Manual Free download

Contoh Sop Dinas Pu.Pdf - eBook and Manual Free download

Rumah makan / Restaurant. ... STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN ... Sub bag umum.pdf - Contoh Instansi : ...

Continue Reading...
STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR ( SOP ) BIDANG PELAYANAN ...

STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR ( SOP ) BIDANG PELAYANAN ...

3 5. tata urut bab i pendahuluan bab ii pelaksanaan standar operasionsal sarana dan prasarana biro sarpras polda sumsel

Continue Reading...
565384813 PDF Pdf - Ebooks - ebooktake.in

565384813 PDF Pdf - Ebooks - ebooktake.in

565384813 PDF. Case Study t Research - GBV. Posted on 11-Nov-2017 . ... PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ... pada-pasien-keracunan-file-type-pdf ...

Continue Reading...
STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN (SOP) PENYUSUNAN RENCANA ...

STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN (SOP) PENYUSUNAN RENCANA ...

iv 1. Ruang lingkup 1 2 ... 4.5 Rencana Tata Ruang Wilayah 2 ... Permohonan Penetapan Lokasi 2 Kabupaten/Kota/Provinsi Berlakunya Tata Cara Penetapan Lokasi ...

Continue Reading...