Pluralisme Dan Perseteruan Politik Di Indonesia Pengantar-Books Download

Pluralisme dan Perseteruan Politik di Indonesia Pengantar

2020 | 10 views | 25 Pages | 396.77 KB

Pluralisme dan Perseteruan Politik di Indonesia* Thomas B ... Ford dan Matt Winters untuk ulasan mereka pada naskah awal artikel ini. ... Secara konseptual, ...



memperlihatkan bahwa pluralisme kritis menawarkan sebuah alat untuk memahami politik
Indonesia selain program penelitian progresif yang dapat mendorong analisis mengenai
kekayaan material dan kekuasaan politik lebih jauh daripada penelitian tentang oligarki
selama ini Dialog terbuka antara analisis pluralis dan oligarkis ini memberikan sumbangan
pada kajian seputar kekayaan material dan kekuasaan politik di Indonesia dan negeri lain
dalam tiga aspek Secara konseptual membantu para analis membedakan klaim deskriptif
dengan klaim kausal terkait kekayaan material kekuasaan politik dan hasil yang bersifat
politik Secara teoretis menantang analisis oligarkis dengan menawarkan argumen kausal
yang menandingi dan saling melengkapi tentang efek distribusi sumber daya material yang
tidak merata Secara metodologis menguraikan praktik produksi pengetahuan para sarjana
Indonesia yang mendalami efek kekayaan material terhadap politik Indonesia kontemporer
seraya menarik perbandingan terstruktur dengan konteks negara atau kurun historis lain serta
menerangkan peran bukti nyata dalam memutuskan pelbagai pendekatan yang saling
Saya sengaja menggunakan istilah kritis di sini tidak secara baku 4 Alih alih berlaku
sebagai teori teori politik struktural atau materialis istilah tersebut justru ditujukan sebagai
tantangan internal terhadap teori teori pluralisme itu sendiri mengikuti kelemahan yang
dipaparkan di atas dan berusaha mengatasinya dengan mempertanyakan mengapa ada
perpecahan dan mengapa kepentingan bisa atau tidak terartikulasi Hal ini memungkinkan
para sarjana beranjak melampaui analisis satu atau dua dimensi kekuasaan dan kepentingan
serta memerhatikan sejarah dan struktur sosial dengan sungguh sungguh 5 Tidak satu pun
otokritik pluralis tersebut murni lahir dari esai ini namun semua itu belum terartikulasi
dengan jelas dalam perbincangan berkelanjutan dengan kasus Indonesia kontemporer selama
dua dasawarsa 6 Istilah kritis yang saya gunakan di sini juga menafikan pencarian satu
Saya meminjam istilah pluralisme kritis dari Gregor McLennan Marxism Pluralism and Beyond Classic
Debates and New Departures Cambridge Polity Press 1989 hal 43 56 McLennan mengacu pada kritik
Robert Dahl dan Charles Lindblom terhadap analisis pluralis konvensional ekonomi politik Amerika Serikat
McLennan juga menjadi sumber rujukan istilah pluralisme konvensional sebagaimana diuraikan dalam esai
Gabriel Almond menyatakan bahwa literatur kaum pluralis awal yang secara konseptual jauh lebih maju
ketimbang para pengkritiknya dan menyiratkan bahwa sebagian besar kritik itu benar benar dipahami dengan
baik sejak awal 1950 an Untuk tinjauan ini lihat tulisan Gabriel A Almond Corporatism Pluralism and
Professional Memory dalam Gabriel A Almond ed A Discipline Divided Schools and Sects in Political
Science Newbury Park CA Sage Publications 1990 hal 173 188
Stefan Eklo f mengamati kemunduran debat teoretis di antara model model politik Indonesia pada akhir kurun
Orde Baru lihat Stefan Eklo f Power and Political Culture in Suharto s Indonesia The Indonesian Democratic
Party PDI and the Decline of the New Order 1986 98 Copenhagen NIAS Press 2003 hal 11 Hal ini
mungkin mencerminkan kejenuhan akan perdebatan tersebut atau pergeseran umum dari fokus pada tipologi
teori ke pengukuran kuantitatif dalam politik komparatif lihat David Collier Jody LaPorte dan Jason
narasi induk dalam politik Indonesia dan merekomendasikan agar praktik kajian kajian
politik Indonesia pertama dan terutama lebih memperhatikan teori taraf menengah dalam
melakukan penjelasan sosial 7 Pluralisme sebagaimana pendekatan analisis sosial lainnya
justru menjadi paling kuat bila mengakui keterbatasan daya penjelasnya
Karena pluralisme bukan sebuah teori yang memprediksi akibat atau hasil tertentu
maka analisis ini tidak dapat difalsifikasi atau diuji Namun pluralisme kritis menghasilkan
hipotesis di bidang studi kekayaan material dalam politik Indonesia yang dapat difalsifikasi
melalui analisis empiris Konflik politik semasa krisis keuangan dan tata kelola ekonomi
daerah di Indonesia era desentralisasi menawarkan dua studi terkait yang memperlawankan
pluralisme dan oligarki sebagai kerangka penjelas bagi isu isu pokok dalam politik Indonesia
kontemporer dengan ketimpangan kekayaan tampak amat sangat mencolok
Esai ini melanjutkan bahasan sebagai berikut Pertama menelusuri sejarah singkat
teori pluralis dalam analisis politik komparatif dan kemudian mengamati penerapan
pluralisme dalam analisis ekonomi politik Indonesia masa Orde Baru Melalui tinjauan ini
akan semakin jelas sebagaimana disimpulkan sejumlah sarjana politik Amerika Serikat tahun
1960 an bahwa analisis pluralis terhadap apa pun yang menyoal liberalisme kelompok
kepentingan di Indonesia tidaklah tepat 8 Dari sana saya langsung beralih ke konsep
oligarki sebagaimana dikemukakan Vedi Hadiz dan Richard Robison serta Jeffrey Winters
dengan menguraikan titik ketegangan antara analisis oligarkis dan analisis pluralis
Berdasarkan bahasan tersebut saya kemudian menyajikan dua studi kasus yang saling
mengait Di dalam kedua studi kasus tersebut saya memulai dengan apa yang saya anggap
sebagai kekuatan dan manfaat pendekatan berbasis oligarki terhadap masalah kontemporer
dalam politik Indonesia dan setelah itu menyodorkan sejumlah persoalan yang pasti dihadapi
kritik pluralis beserta solusi yang ditawarkannya Esai ini ditutup dengan mendiskusikan
bagaimana para Indonesianis seharusnya membangun program riset 9 yang progresif dan
kumulatif dengan mengkaji politik Indonesia tanpa mengabaikan ketimpangan distribusi
kekayaan atau efek korosifnya terhadap jalannya demokrasi Indonesia
Seawright Putting Typologies to Work Concept Formation Measurement and Analytic Rigor dalam
Political Research Quarterly 65 1 2012 hal 217 232
Daniel Ziblatt Of Course Generalize But How Returning to Middle Range Theory in Comparative
Politics dalam American Political Science Association Comparative Politics Newsletter 17 2 2006 hal 8
Tentang pernyataan klasik kritik ini dalam konteks Amerika Serikat lihat Theodore M Lowi The End of
Liberalism edisi revisi New York Norton 1979
Yang saya maksud progresif di sini dalam pengertian Lakatosian lihat Imre Lakatos Falsification and the
Methodology of Scientific Research Programs dalam Imre Lakatos dan Alan Musgrave eds Criticism and
the Growth of Knowledge New York NY Cambridge University Press 1970 hal 91 196
Pluralisme dalam Politik Indonesia
Saripati pluralisme adalah konsepsi tentang politik sebagai persaingan di antara
kelompok penekan yang mewakili berbagai kepentingan dalam masyarakat 10 Dalam esai ini
saya hanya menguraikan secara singkat perkembangan pluralisme yang telah berubah secara
signifikan selama enam dasawarsa terakhir 11 Pada awalnya pluralisme memiliki ambisi
normatif maupun deskriptif serta digunakan tidak hanya untuk mencirikan sifat dasar konflik
politik tetapi juga untuk melegitimasi praktik kehidupan demokratis 12 Analisis kemudian
yang dipelopori Robet Dahl tokoh kunci dalam debat pluralis awal mulai memisahkan
unsur deskriptif dari komponen normatif dalam analisis politik pluralis Sementara para
sarjana itu tetap setia menekuni analisis normatif politik demokratis di negara negara
kapitalis 13 analisis kritis mereka terhadap pluralisme sebagai sebuah kerangka deskriptif
semakin tertuju pada karakterisasi poros inti konflik politik dalam berbagai negara 14
Walaupun berdaya guna mengoreksi sebagian besar analisis pluralis yang idealistis
dan dangkal pendekatan kritis Dahl terhadap pluralisme tetap tidak mampu menyelamatkan
tradisi ini dari kehilangan daya tarik intelektual ketika para ilmuwan politik beralih
meninggalkan debat paradigmatis dalam politik komparatif Kritik Theodore Lowi terhadap
liberalisme kelompok kepentingan di Amerika Serikat juga turut membantu membenamkan
pluralisme konvensional 15 Namun dorongan kaum pluralis yang menggambarkan politik dan
proses penyusunan kebijakan sebagai persaingan di antara berbagai kelompok dengan
kepentingan berbeda terhadap hasil kebijakan tetap bertahan Hal ini sangat jelas dalam
Meskipun pluralisme merupakan arus dominan dalam ilmu politik arus utama hampir di sepanjang abad ke
20 analisis atau pendekatan itu tidak pernah diartikulasi secara definitif sebagai teori politik oleh para sarjana
yang terkait dengannya Bahkan jauh sebelum perdebatan konseptual tentang pluralisme dan alternatifnya
mengendur pada tahun 1990 an sebagian kritikus umumnya melihat pluralisme tidak memiliki kaidah pokok
yang disepakati bersama oleh semua penganutnya lihat Grant Jordan The Pluralism of Pluralism An Anti
theory dalam Political Studies 38 2 1990 hal 286 301 McLennan Marxism Pluralism and hal 35
Mengomentari analisis Arend Lijphart terhadap demokrasi konsosional consociationalism Gary King Robert
Keohane dan Sidney Verba menyatakan bahwa secara luas diakui bahwa konsep pluralisme sering digunakan
dengan cara saling bertentangan tidak satu pun yang jelas atau cukup konkret untuk disebut sebagai sebuah
teori Deskripsi Ronald Rogowski mengenai pluralisme sebagai teori yang kuat deduktif dan konsisten
tentu merupakan penghargaan kali pertama yang diterimanya Lihat Gary King Robert O Keohane and
Sidney Verba The Importance of Research Design in Political Science dalam American Political Science
Review 89 2 1995 475 81 hal 480 Catatan Kaki 3
Tinjauan terbaru tradisi pluralis dan para penerusnya dengan gaya buku ajar dapat ditemukan dalam John S
Dryzek dan Patrick Dunleavy Theories of the Democratic State New York Palgrave Macmillan 2009 hal
35 56 131 203
Rujukan standarnya adalah David B Truman The Governmental Process New York Alfred A Knopf 1951
Lihat Robert A Dahl A Preface to Economic Democracy Berkeley University of California Press 1985
Lihat misalnya Robert A Dahl Pluralism Revisited dalam Comparative Politics 10 2 1978 hal 191
Lowi The End of Andrew McFarlane menjuluki teori alternatif Lowi sebagai plural elitis Politik
distributif dan redistributif tersebut tetap penting bagi konsepsi politik dan penyusunan kebijakan lihat Andrew
S McFarland Interest Groups and Theories of Power in America dalam British Journal of Political Science
17 2 1987 hal 129 147
silsilah The Rise and Decline of Nations karya Mancur Olson yang menggunakan tulisan
Olson sebelumnya tentang tindakan kolektif dan perilaku kelompok dengan menggali lebih
dalam bagaimana koalisi distribusional memengaruhi bentuk politik dan kebijakan 16 Di sini
pemisahan dari aspirasi normatif pluralisme awal telah selesai karena analisis Olson
meragukan kelompok penekan itu mewakili segalanya yang menyerupai kepentingan
publik dan persaingan di antara mereka akan berdampak baik pada perpolitikan nasional atau
kinerja ekonomi 17 Karya karya komparatif penting berikutnya yang kurang lebih mencolok
dalam tradisi teoretis ini yang mengait dengan politik distribusional yakni kepentingan kelas
dan kepentingan sektoral memengaruhi politik dan kebijakan antara lain Peter Gourevitch
tentang politik pascakrisis ekonomi Ronald Rogowski tentang perdagangan dan perkongsian
politik serta Jeffry Frieden tentang ekonomi politik Amerika Latin 18 Politik distribusional
juga terlihat mencolok dalam analisis analisis seputar pembangunan ekonomi reformasi
ekonomi dan kebijakan publik kendati kepentingan sektor atau faktor bisnis hanya
berpengaruh sebagian saja terhadap hasilnya 19
Kesimpulannya yang penting adalah pluralisme yang berawal dari ilmu politik
Atlantik Utara pertengahan abad ke 20 hampir seluruhnya telah dicampakkan dan dianggap
usang baik oleh kritik internal Dahl maupun kritik eksternal yang moderat Lowi serta
radikal Lukes Namun warisan intelektual pluralisme lestari dalam analisis politik
distribusional Pemahaman saya tentang pluralisme yang diterapkan dalam konteks politik
Indonesia kontemporer dimulai dari perspektif bahwa para aktor politik terlibat dalam dunia
politik untuk menghasilkan sejumlah kebijakan yang disukai Konflik politik muncul dari
Lihat Mancur Olson The Rise and Decline of Nations Economic Growth Stagflation and Social Rigidities
New Haven Yale University Press 1984
Harmon Zeigler Interest Groups dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan eds Encyclopedia of
Government and Politics New York Routledge 1992 hal 377 392 Teori pilihan publik mengacu pada
wawasan serupa namun kemudian tumbuh berkembang mencakup kritik umum terhadap campur tangan
pemerintah yang ditawan oleh kepentingan tertentu rujukan standarnya adalah James M Buchanan dan Gordon
Tullock The Calculus of Consent Logical Foundations of Constitutional Democracy Ann Arbor University of
Michigan Press 1962 Kritik teori pilihan publik mazhab Virginia terhadap peraturan pemerintah atau
pemerintahan aktivis itu secara logis tidak mengikuti ontologi pluralis tentang konflik politik Olson sendiri
mengeluhkan nilai kontribusi ilmiah Gordon Tullock dan sejawatnya di Mazhab Virginia disamarkan ketika
diperlakukan sebagai bagian dari atau pembenaran terhadap ideologi sayap kanan lihat Iain McLean The
Divided Legacy of Mancur Olson dalam British Journal of Political Science 30 4 2000 hal 657
Lihat Jeffry A Frieden Debt Development and Democracy Modern Political Economy and Latin America
1965 1985 Princeton Princeton University Press 1991 Peter Gourevitch Politics in Hard Times
Comparative Responses to International Economic Crises Ithaca Cornell University Press 1986 dan Ronald
Rogowski Commerce and Coalitions Princeton Princeton University Press 1989
Lihat misalnya Richard F Doner Limits of State Strength Toward an Institutionalist View of Economic
Development dalam World Politics 44 3 1992 hal 398 431 Stephan Haggard Sylvia Maxfield dan Ben
Ross Schneider Theories of Business and Business State Relations dalam Sylvia Maxfield dan Ben Ross
Schneider eds Business and the State in Developing Countries Ithaca Cornell University Press 1997 hal
36 60 dan Hector E Schamis Distributional Coalitions and the Politics of Economic Reform in Latin
America dalam World Politics 51 2 1999 hal 236 268
perbedaan kepentingan pelbagai aktor baik individu maupun kelompok Dampak atau hasil
politik dibentuk oleh sumber daya yang tersedia bagi kelompok kelompok yang saling
bertentangan dan institusi yang mengumpulkan atau menyalurkan preferensi individu atau
kolektif Institusi tersebut justru menjadi sasaran manipulasi para aktor dan kelompok yang
hendak ia kendalikan Dengan kata lain konflik institusi politik semacam itu mencerminkan
konflik yang lebih mendasar atas distribusi redistribusi dan rekognisi Tidak ada alasan
untuk percaya bahwa konflik tersebut akan selalu menghasilkan keseimbangan atau
kebijakan yang optimal secara sosial atau bahwa kelompok kepentingan yang ada memang
dikenal mewakili kepentingan sebagaimana klaim mereka
Modifikasi Pluralisme dan Ekonomi Politik Orde Baru
Pluralisme konvensional tidak pernah menjadi kerangka analitis yang serius bagi
telaah mengenai politik Indonesia Namun pluralisme yang membentuk agenda penelitian
tentang Orde Baru Persoalannya adalah bagaimana mencocokkan tinjauan bahwa rezim
Soeharto tidak menghadapi ancaman yang berarti dari setiap kelompok oposisi terorganisasi
dengan tinjauan bahwa adalah mungkin menyingkap bukti nyata adanya politik distribusional
yang berdampak terhadap hasil kebijakan di bidang deregulasi finansial hingga kebijakan
harga beras dan gula kepentingan dan kelompok relatif lemah mampu memengaruhi hasil
hasil kebijakan yang menguntungkan mereka dan preferensi pemerintah sangat jarang
ditentukan oleh hasil kebijakannya sendiri 20 Penelusuran pluralisme dalam politik Orde Baru
diperkuat oleh kecenderungan serupa dalam kajian negara negara komunis Eropa saat itu
yang berupaya menunjukkan kegunaan kerangka konseptual pluralis untuk mempertajam
analisis politik di bawah komunisme 21 Dengan demikian muncul istilah pluralisme yang
dimodifikasi dalam studi ekonomi politik Orde Baru
Pluralisme yang dimodifikasi menggabungkan konsep persaingan kelompok dengan
beberapa ciri khas sistem politik Orde Baru secara tradisional baik jaringan birokrasi yang
luas ataupun sistem politiknya dari atas ke bawah untuk menggambarkan sistem politik
cangkokan Contohnya antara lain pluralisme birokratis sebagaimana digunakan Dwight
King dan Donald Emmerson 22 pluralisme terkendali John Bresnan 23 serta pluralisme
Lihat R William Liddle The Politics of Shared Growth Some Indonesian Cases dalam Comparative
Politics 19 2 1987 hal 127 146 M Hadi Soesastro The Political Economy of Deregulation in Indonesia
dalam Asian Survey 29 9 1989 hal 853 869
Untuk tinjauan lihat Gabriel A Almond dengan Laura Roselle Model Fitting in Communist Studies
dalam Almond ed A Discipline Divided hal 66 116
Donald K Emmerson Understanding the New Order Bureaucratic Pluralism in Indonesia dalam Asian
Survey 23 11 1983 hal 1220 1241 dan Dwight Y King Bureaucracy and Implementation of Complex
terbatas Hadi Soesastro dan Peter Drysdale 24 Pluralisme birokratis barangkali secara
teoretis merupakan pluralisme paling maju di antara pluralisme yang dimodifikasi
menggambarkan garis silsilah teoretis cukup panjang yang ditelusuri Emmerson hingga
tulisan tulisan awal Juan Linz 25 Dalam hal ini pluralisme yang dimodifikasi membawa
sejumlah model teoretis yang kali pertama dipakai untuk mengkaji dan menelaah rezim
otoritarian Eropa Selatan dan Amerika Latin pasca Perang Dunia II
Analisis tersebut juga menyingkap hal mendasar menyangkut kebijakan sebagai titik
pusat konflik politik Fokus analitis mengenai hasil kebijakan itu memang didominasi
persoalan ekonomi namun sumber daya material dan kepentingan ekonomi menempati posisi
tidak istimewa dalam analisis pluralis yang dimodifikasi atau dalam khazanah literatur
pluralis yang berkembang saat itu di Indonesia 26 Pendek kata hubungan di antara pluralisme
yang dimodifikasi dengan konsep pluralisme yang lebih luas misalnya otoritarianisme
birokratis27 tidak pernah diuraikan dengan saksama 28 Tidak jelas apakah pluralisme yang
dimodifikasi merupakan subtipe pluralisme yang timpang semacam pluralisme minus
demokrasi elektoral atau subtipe otoritarianisme yang pantas pemerintahan otoriter plus
konflik kelompok yang bisa diidentifikasi 29 Secara umum masalah yang menghambat
analisis pluralis komparatif terhadap rezim Orde Baru adalah sulitnya menggambarkan ciri
konseptual pluralisme yang dihilangkan para sarjana saat mereka menggunakan istilah
birokratis dan istilah pengubah lainnya Persoalan ini mengingatkan kembali pada kritik
pluralisme awal sebagai sebuah kerangka teoretis tanpa seperangkat prinsip prinsip dasar
yang koheren dan disepakati para penganut dan pendukungnya
Menyelamatkan pluralisme sebagai alat untuk memahami politik Indonesia dari
kekacaubalauan definisi dan subtipe cacat wajar memang memerlukan sebuah strategi sama
Tasks in Rapidly Developing States dalam Studies in Comparative and International Development 30 4
1995 1996 hal 78 92
Lihat John Bresnan Managing Indonesia The Modern Political Economy New York Columbia University
Press 1993
M Hadi Soesastro and Peter Drysdale Survey of Recent Developments dalam Bulletin of Indonesian
Economic Studies 26 3 1990 hal 3 44
Emmerson Understanding the New hal 1222 Juan J Linz Totalitarian and Authoritarian Regimes
Boulder Lynne Rienner 2000
Dahl Pluralism Revisited
Lihat Guillermo A O Donnell Bureaucratic Authoritarianism Argentina 1966 1973 in Comparative
Perspective Berkeley University of California Press 1988
Hal ini serupa dengan masalah umum penggolongan rezim Orde Baru lihat Dwight Y King Indonesia s
New Order as a Bureaucratic Polity a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic Authoritarian Regime What
Difference Does It Make dalam Benedict Anderson dan Audrey Kahin eds Interpreting Indonesian
Politics Thirteen Contributions to the Debate Ithaca Cornell Southeast Asia Program 1982 hal 104 116
Tentang subtipe timpang diminished versus subtipe pantas proper lihat David Collier dan Steven
Levitsky Democracy with Adjectives Conceptual Innovation in Comparative Research dalam World Politics
49 3 1997 hal 430 451
sekali berbeda daripada yang ditemukan dalam pendekatan pluralis yang dimodifikasi Alih
alih melukiskan politik Indonesia dengan istilah pluralis pluralis yang dimodifikasi atau
istilah lain dengan demikian meletakkan keseluruhan politik Indonesia dalam sebuah ruang
tipologis tugas pluralisme dalam ekonomi politik modern adalah menyediakan sebuah alat
yang bisa digunakan untuk menganalisis masalah tertentu dalam politik Indonesia Alat
tersebut berupa analisis kepentingan dan artikulasinya di bidang politik Kegunaan
pendekatan pluralis dalam satu domain konseptual atau empiris tidak harus mengisyaratkan
kegunaan globalnya bagi semua persoalan dalam politik Indonesia Para pendukung
pendekatan ini seharusnya skeptis terhadap kemampuan mereka dalam membaca kepentingan
perilaku yang teramati atau profil ekonomi dan sosial beberapa aktor atau kelompok dan
secara eksplisit akan berteori tentang hubungan antara kepentingan dan struktur kelembagaan
tertentu saat menegaskan pengaruh kepentingan terhadap kebijakan atau hasil kebijakan
lainnya Sebagaimana kritik Lukes terhadap kekuasaan pluralisme kritis juga harus peka
terhadap dominasi rekognisi recognitional domination yakni kepentingan individu atau
kelompok dirujukkan kepada mereka oleh faktor eksternal struktur sosial atau institusi
Karena itu pluralisme tidak seharusnya dianggap sebagai teori atau deskripsi tentang
politik Indonesia sebagaimana pluralisme yang dimodifikasi Ini adalah sebuah kerangka
yang bisa digunakan untuk mengorganisasi pengamatan tentang konflik politik di Indonesia
dan menyusun teori mengenai asal usul serta konsekuensi konflik tersebut Ada dua
sumbangannya terhadap studi sumber daya material dan kekuasaan politik Pertama
mencirikan dan membedakan tujuan para aktor yang dilimpahi materi Kedua menyejajarkan
kepentingan material dengan kepentingan non material untuk memahami bagaimana
keduanya berinteraksi dalam membentuk dan memengaruhi tindakan politik
Hal yang penting ini tentu bukan sebuah seruan untuk membahas politik Indonesia
secara lebih komprehensif atau inklusif Bagi sejumlah sarjana politik Indonesia yang
menolak oligarki sebagai kerangka konseptual salah satu strategi untuk menunjukkan
keunggulan beberapa konsepsi alternatif mengenai politik Indonesia adalah dengan
memperlihatkan aspek aspek tertentu politik Indonesia yang tidak bisa dijelaskan konsep
oligarki Hal seperti itu pasti berlimpah sebagaimana dipaparkan sendiri oleh sebagian
teoritikus oligarki bahwa banyak hal yang tidak mereka jelaskan pada dasarnya setiap
Lukes Power hal 120 Lukes mengilustrasikan dominasi rekognisi ini dengan merujuk analisis Martha
Nussbaum mengenai identitas perempuan di India yang melulu diberikan definisi dalam kaitannya dengan
kepentingan laki laki lihat Martha C Nussbaum Women and Human Development The Capabilities Approach
New York Cambridge University Press 2000
sumber kekuasaan bukan berarti sumber kekayaan material Pendekatan hal lain yang juga
penting seperti itu bukan strategi yang hendak digunakan di sini karena pendekatan tersebut
tidak menyentuh pendekatan oligarki secara langsung dan juga tidak menjelaskan kondisi di
mana sumber daya material memang memiliki daya penjelas Pada bagian berikutnya saya
berusaha menyelami gagasan yang sangat meyakinkan bahwa sumber daya material niscaya
berperan di segala aspek ekonomi politik Indonesia dari kebijakan makro ekonomi nasional
hingga konflik sumber daya lokal
Oligarki dan Pluralisme Ketegangan
Dipahami sebagai sebuah pendekatan konflik politik ketimbang sejenis tatanan politik
atau sistem relasi kekuasaan pluralisme bukannya tidak sesuai dengan oligarki sebagaimana
didefinisikan Winters sebagai politik perlindungan kekayaan oleh para aktor yang berlimpah
materi 31 Kaum oligark mungkin tidak begitu peduli dengan kebijakan atau peristiwa politik
yang tidak memengaruhi jaminan kekayaan material mereka di sini lensa pluralis dapat
menerangkan jenis politik seperti apa yang mengikutinya Pendekatan pluralis bisa
menjelaskan apa sebenarnya pertarungan yang terjadi di antara kaum oligark adalah saat
mereka berbaris di sisi berseberangan dalam sebuah debat kebijakan Terakhir analisis
pluralis pada asasnya melihat kaum oligark sebagai sebuah kelompok yang terlibat konflik
dengan kelompok lainnya khususnya dalam sejumlah kasus yang disebut Winters oligarki
sipil tempat kaum oligark menyerahkan persenjataan dan dibatasi undang undang 32
Richard Robison dan Vedi Hadiz menggunakan definisi oligarki yang berbeda untuk
menggambarkan kasus Indonesia Oligarki dalam analisis mereka adalah
sistem pemerintahan tempat hampir semua kekuasaan politik dipegang oleh segelintir
orang kaya orang orang yang membentuk dan memengaruhi kebijakan publik agar
menguntungkan mereka secara finansial melalui subsidi langsung kepada perusahaan
perkebunan besar atau perusahaan dagang kontrak kontrak pemerintah yang
menguntungkan serta langkah langkah proteksionis yang bertujuan merugikan
pesaing ekonomi mereka sambil menampilkan sedikit perhatian terhadap
kepentingan warga yang lebih luas Oligarki juga digunakan sebagai istilah kolektif
merujuk pada semua anggota kelompok kecil penguasa korup dalam sistem tersebut
Winters Oligarchy hal 7 Dalam tulisan lain Winters dan Benjamin Page melihat oligarki bisa hadir di
dalam lanskap politik yang secara umum pluralis seperti di Amerika Serikat Jeffrey A Winters dan Benjamin I
Page Oligarchy in the United States dalam Perspectives on Politics 7 4 2009 hal 731 751 Setiap
bahasan tentang politik Indonesia dengan pendekatan pluralis atau sebaliknya yang mengingkari adanya politik
tertentu riel ataupun potensial semata mata karena mempertahankan kekayaan tidak sesuai dengan pendekatan
oligarki Winters
Meskipun pada prinsipnya benar saya tidak bisa membayangkan seperti apa analisis itu dalam praktiknya
Winters dan Page tampaknya skeptis memperlakukan kaum oligark sebagai sebuah kelompok kepentingan
Winters dan Page Oligarchy hal 738
Istilah itu selalu mengandung konotasi negatif atau menghina baik ketika digunakan
di masa klasik maupun kontemporer 33
Definisi itu tidak selaras dengan takrif pluralisme konvensional karena dalam
pengertian konvensional kelompok kepentingan dan aktor aktor kolektif lain yang tidak
ditentukan oleh kekayaan mereka tetap memiliki dan menjalankan kekuasaan Namun
definisi itu sepenuhnya senada dengan pluralisme kritis sebagaimana dipaparkan di atas
hanya selama ada konflik distribusional yang dapat diidentifikasi di antara orang orang
kaya yang membentuk dasar bagi tindakan politik Tanpa konflik tersebut tidak ada yang
bisa dijelaskan oleh seorang pluralis Bahkan analisis pluralis kritis bisa menyimpulkan
bahwa kelompok kelompok kepentingan saling bertentangan yang diamati seorang pluralis
naif benar benar merupakan manifestasi pertarungan di antara kaum oligark dan elite yang
secara strategis telah dieksternalisasi ke dalam masyarakat fenomena yang akrab bagi
setiap pengamat unjuk rasa bayaran di Indonesia pasca Soeharto
Menjelaskan konsekuensi politik dari berbagai konfigurasi kekuasaan dan
kepentingan merupakan hal sangat penting bagi tradisi pluralis Namun oligarki maupun
pluralisme konvensional tidak mampu membuat klaim kausal sendiri Dalam hal ini tipologi
oligarki seperti dikemukakan Winters ragam oligarki menurut tingkat fragmentasi sumber
koersi dan apakah oligarki liar atau jinak amat sangat berguna Tidak ada klaim yang
muncul dari tipologi oligarki ini tentang apa yang menyebabkan satu jenis oligarki berbeda
dengan lainnya Yang ada hanyalah pernyataan pernyataan konstitutif tentang apa yang
melandasi satu tipe oligarki berdasarkan klaim teoretis yang mendahului soal bagaimana
kaum oligark bisa berkaitan satu sama lain dalam menyelenggarakan kekerasan Ada
sejumlah pengamatan tentang apa yang dilakukan kaum oligark menurut tipe oligarkinya
Namun klaim sebab akibat tentang konsekuensi oligarki bagi kebijakan dan hasil politik tidak
dapat ditarik begitu saja berdasarkan tipologi itu semata Kelemahan tersebut tentunya juga
dimiliki pluralisme konvensional
Pemahaman Richard Robison dan Vedi Hadiz akan oligarki juga tidak memberikan
penjelasan kausal mengenai hasil politik Namun itu bukan merupakan penjabaran konsep
oligarki sebagai kategori teoretis melainkan praktik oligarki sebagaimana didefinisikan oleh
kedua penulis di Indonesia Gambaran tentang kasus Indonesia ini memang tidak kurang
Lihat Robison dan Hadiz Reorganising Power hal 16 17 Catatan 6 Sumber aslinya adalah Paul M
Johnson Oligarchy A Glossary of Political Economy Terms
http www auburn edu johnspm gloss oligarchy diakses 13 Februari 2013
teoretis dibanding Jeffrey Winters tetapi deskripsi itu lebih menekankan perkembangan
historis struktur kekuasaan politik dan perubahannya dari waktu ke waktu
Bagaimanapun juga terlepas dari kesesuaian kedua konsepsi oligarki tersebut dan apa
yang saya gambarkan sebagai pluralisme kritis tidak benar jika oligarki dan pluralisme
merupakan proyek teoretis seperti empat persegi panjang Hal ini membuat hubungan antara
oligarki dan pluralisme berbeda dari hubungan antara oligarki dan demokrasi yang dianggap
kompatibel baik oleh Vedi Hadiz dan Richard Robison maupun Jeffrey Winters 34 Pluralisme
kritis menuntut adanya analisis terhadap oligarki kekuasaan politik dan ketimpangan
material di Indonesia Bagi para sarjana yang bekerja dalam tradisi pluralis setiap upaya
mengkaji politik tanpa merujuk pada kebijakan dan konsekuensinya tidaklah lengkap Di sini
kebijakan dipahami sebagai sebuah prinsip atau serangkaian tindakan yang diambil atau
diajukan sebagai hal yang menyenangkan menguntungkan atau diperlukan 35 Kebijakan
adalah titik pusat bagi tradisi pluralis karena senantiasa menjadi obyek kontestasi politik bisa
seluas dan berisi platform partai sosial demokrat atau sepicik dan sekorup upaya
mengarahkan regulator untuk mengusik pesaing bisnis 36 Kebijakan memiliki pengaruh
langsung misalnya mengganggu bisnis pesaing dan tidak langsung misalnya keputusan
investasi para pendatang pasar potensial yang menghindari gangguan Dalam tradisi pluralis
program riset progresif dalam studi politik Indonesia akan menjadi salah satu program yang
bisa menghasilkan teori teori hasil politik dan pilihan kebijakan serta dapat menjelaskan
mengapa hasil kebijakan politik itu bervariasi melintasi ruang dan waktu melalui hipotesis
yang bisa dibuktikan ketidakbenarannya yang berasal dari teori teori tersebut
Studi mengenai korupsi di Indonesia pasca Soeharto menunjukkan perbedaan antara
teori tipologis dengan penjelasan kausal dan oleh karena itu juga perbedaan antara
pendekatan yang berakar pada oligarki versus tradisi pluralis Para teoretikus oligarki
mencatat bahwa kekuasaan orang orang super kaya di Indonesia mengalami reorganisasi
Dalam pengertian konvensional pluralisme dan demokrasi tidak dapat dipisahkan menurut definisi konsep
pluralisme itu sendiri Pendekatan Dahl sangat jelas semua negara demokratis adalah demokrasi pluralis
Robert A Dahl Dilemmas of Pluralist Democracy Autonomy vs Control New Haven Yale University Press
1982 hal 5 Walaupun secara teoretis penting bagi tradisi pluralis poin ini memiliki sedikit konsekuensi saat
digunakan untuk mencirikan politik di negeri negeri yang ditandai dengan ketimpangan besar sumber daya
material Seorang materialis yang gigih dapat menyatakan bahwa hubungan yang relatif otonom di negeri negeri
demokrasi pluralis seperti Indonesia itu hanya berada di luar kepentingan kaum oligark atau elite ekonomi
Ini adalah definisi standar kamus policy n 1 OED Online Oxford University Press December 2012
http www oed com view Entry 146842 rskey uMAZca result 1 isAdvanced false diakses 10 Februari
Perhatikan lebih lanjut bahwa kebijakan mungkin saling berlekatan atau bertentangan bahwa kebijakan bisa
saja diusahakan oleh politikus pendukung mereka atau lapisan masyarakat yang kehilangan hak sama sekali
dan bahkan kebijakan itu mungkin saja ilegal
ketimbang berkurang sejak transisi demokrasi 37 Dalam tipologi Winters oligarki Indonesia
telah bertransformasi dari oligarki kesultanan menjadi oligarki penguasa yang liar 38
Pengamatan terkait struktur elite politik dan relasi bisnis politik istilah oligarki tidak
digunakan awal pasca Orde Baru dibuat terpisah oleh Andrew MacIntyre dan Ross H
McLeod kedua pakar ini disebut sebut bertolak dalam tradisi teoretis yang berbeda dari
sarjana oligarki 39 Dengan memusatkan perhatian pada kasus kasus korupsi keduanya
menyatakan bahwa logika dasar politik uang berubah setelah Orde Baru tumbang Namun
MacIntyre dan McLeod mengajukan hipotesis yang dapat menjelaskan bagaimana pelbagai
organisasi elite politik atau relasi bisnis politik memengaruhi keseluruhan struktur dan kadar
korupsi Mereka pun menyiratkan mengikuti model kanonik organisasi industri korupsi 40
bahwa tanpa adanya mekanisme yang bisa mengikat dan menangkap tangan ribuan politikus
dan pejabat rendahan suap di Indonesia pasca Soeharto lebih kecil ukurannya tetapi
jumlahnya lebih banyak ketimbang masa Orde Baru Akibatnya korupsi di Indonesia pasca
Soeharto lebih banyak mengancam investasi ketimbang korupsi di bawah pemerintahan Orde
Baru setidaknya pada saat MacIntyre dan McLeod tengah menyusun tulisan 41
Sepengetahuan saya hipotesa ini belum diuji secara formal dan bukti pendukung
yang tersedia bersifat sementara dan tidak lengkap bertumpu pada anekdot serta berselimut
maklumat bahwa semua orang tahu Bagaimanapun juga argumen MacIntyre dan McLeod
selaras dengan program riset yang mulai bergeser dari pembahasan deskriptif tentang
perubahan organisasi politik uang ke pembahasan kausal akan dampaknya terhadap
investasi di Indonesia pasca Soeharto Ini adalah argumen yang dapat difalsifikasi kendati
hingga saat ini tidak ada upaya sistematis yang dilakukan untuk memulai hal itu
Ringkasnya titik titik ketegangan antara pendekatan analitis berlandaskan oligarki
dan pluralisme kritis tidak terletak pada konseptualisasi oligarki atau fokus analitis terhadap
fondasi sosial konflik politik melainkan pada fokus kebijakan sebagai objek kontestasi
politik dan pengembangan penjelasan kausal terkait hasil politik Titik ketegangan tersebut
sangat penting bagi studi politik Indonesia Bagian berikutnya akan menyelami soal tersebut
Demikianlah judul buku Robison dan Hadiz Reorganising Power
Winters Oligarchy hal 181
Andrew MacIntyre Institutions and the Political Economy of Corruption in Developing Countries
Makalah dipresentasikan pada Workshop on Corruption Stanford University 31 Januari 1 Februari 2003 dan
Ross H McLeod Soeharto s Indonesia A Better Class of Corruption dalam Agenda 7 2 2000 hal 99 112
Saya tidak menyatakan bahwa keduanya merasa nyaman disebut kaum pluralis kritis atau sarjana yang
bergumul dalam tradisi atau kerangka pluralis Bagaimanapun juga seluruh pemikiran dan wawasan mereka
selaras dengan pendekatan saya dalam menyusun analisis pluralis mengenai korupsi di Indonesia
Andrei Shleifer dan Robert W Vishny Corruption dalam Quarterly Journal of Economics 108 3 1993
hal 599 617
Kedua penulis melihat sistem hukum di Indonesia sama sekali tidak efektif
dengan menyajikan dua studi terkait konflik politik di Indonesia dalam konteks
ketidaksetaraan kekayaan material dan kekuasaan politik yang sangat besar
Oligarki dan Pluralisme
Saya membahas dua isu politik penting dalam sejarah Indonesia selama dua puluh
tahun terakhir untuk menunjukkan bahwa hanya terfokus pada oligarki saja akan menyumbat
pertanyaan mendasar soal politik dan penyusunan kebijakan krisis ekonomi 1997 1998 dan
ekonomi politik daerah era desentralisasi Dalam kasus krisis ekonomi saya memperlihatkan
bahwa sekalipun mengabaikan sepenuhnya kepentingan non material pendekatan pluralis
menjadi satu satunya kerangka teoretis yang bisa menangkap aneka konflik di seputar
penyesuaian kebijakan dalam koalisi Orde Baru yang mengatur gerak runtuhnya
perekonomian Indonesia dan akhirnya rezim Orde Baru sendiri Dalam kasus desentralisasi
saya menunjukkan bahwa pengaruh sumber daya material dalam konflik politik senantiasa
bergantung pada faktor non material sehingga mustahil memahami dampak ketidaksetaraan
material terpisah dari kondisi tempat tersebarnya sumber daya tersebut
Kepentingan Material Penyesuaian Kebijakan dan Perubahan Rezim
Awal 1990 an sebagian besar analis Orde Baru sependapat bahwa Soeharto sebagai
pribadi memegang kekuasaan politik luar biasa Tatkala mencirikan sistem pemerintahan di
bawah pimpinan Soeharto para sarjana oligarki merujuk segelintir konglomerat hampir
semuanya laki laki dengan posisi ekonomi bergantung pada kedekatan hubungan pribadi
dengan Soeharto dan yang mengeruk keuntungan serta memupuk kekayaan sangat besar
Para sarjana tersebut seperti sarjana dari tradisi pemikiran lain mengenali orang orang kaya
itu sebagai penggerak sekaligus pengguncang perekonomian Indonesia semasa Orde Baru
Kehidupan pribadi dan kerajaan bisnis beberapa tokoh seperti William Soeryadjaya dan Liem
Sioe Liong sesungguhnya bisa digunakan untuk memetakan perkembangan ekonomi politik
Indonesia 42 Argumen utama Richard Robison dan Vedi Hadiz adalah banyak di antara sosok
berpengaruh itu tidak hanya berhasil menjaga harta kekayaan saja tetapi juga posisi politik
mereka pada masa transisi demokrasi di Indonesia sesuatu yang mungkin tidak diduga oleh
para analis transisi demokrasi Indonesia yang paling optimistis Sementara itu seperti
disebutkan sebelumnya Jeffrey Winters menyatakan bahwa politik mempertahankan
kekayaan di Indonesia sedang dalam proses bergerak dari oligarki kesultanan menuju
Marleen Dieleman dan Wladimir M Sachs Coevolution of Institutions and Corporations in Emerging
Economies How the Salim Group Morphed into an Institution of Suharto s Crony Regime dalam Journal of
Management Studies 45 7 2008 hal 1274 1300 Yuri Sato The Astra Group A Pioneer of Management
Modernization in Indonesia dalam The Developing Economies 34 3 1996 hal 247 280
oligarki penguasa yang tak terkendali 43 dengan uang menjadi inti politik tetapi dengan cara
yang berbeda saat masih berada di bawah rezim Orde Baru 44 Pendek kata pendekatan
pendekatan tersebut mengakui bahwa oligarki Indonesia telah berubah namun tidak
dilenyapkan melalui proses demokratisasi
Jika kelompok kepentingan asosiasi pengusaha serikat buruh dan kelompok lainnya
tidak berhasil melobi atau mengampanyekan isu isu berkesinambungan atau platform yang
terpadu maka kerangka pluralis konvensional mengenai persaingan kelompok kepentingan
tidak sesuai menggambarkan politik Indonesia setidaknya pada aras nasional Namun
seandainya para analis tetap terfokus di aras nasional analisis yang cermat mengenai politik
distribusional dalam tradisi pluralis amat diperlukan untuk memahami peristiwa paling
penting dalam sejarah Indonesia modern sejak konsolidasi Orde Baru pada 1971 ambruknya
perekonomian Indonesia pada 1997 dan tumbangnya Orde Baru pada 1998
Sebagaimana saya uraikan di tempat lain Krisis Keuangan Asia tidak menghasilkan
pertarungan bebas di antara mereka yang kemudian disebut kaum oligark atau penolakan
kaum oligark bersama elite bisnis dan elite politik terhadap rezim Soeharto 45 atau juga tidak
begitu mengganggu model politik ekonomi yang pada dasarnya sudah cacat 46 Krisis
finansial tersebut justru menghasilkan konflik distribusional yang khas di antara dua faksi
pemilik kapital modal tetap dan modal bergerak 47 Akar konflik adalah perselisihan pendapat
tentang bagaimana menyesuaikan diri dengan krisis yang kemudian memunculkan dua paket
kebijakan penyesuaian yang secara teknis bertolak belakang dengan implikasi distribusional
yang juga berbeda Kelompok individu yang disebut kaum oligark hanyalah sekumpulan
aktor yang terbelah menjadi dua fraksi dengan masing masing fraksi mencakup pelbagai
kepentingan bisnis yang lebih kecil Karena itu konflik distribusional memecah kaum oligark
dan mencipta kepentingan bersama di antara kaum oligark dengan aktor aktor yang memiliki
kekayaan lumayan besar
Winters Oligarchy hal 181
Permainan bagi bagi kurang terpuji ini sebanding dengan analisis Aspinall mengenai proyek lihat
Edward Aspinall A Nation in Fragments Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia dalam
Critical Asian Studies 45 1 2013 hal 27 54
Hal ini dinyatakan Winters dengan mengutip Rizal Ramli Sampai sekarang setiap orang menyanjungnya
dan menendangnya karena tahu dia sudah jatuh Winters Oligarchy hal 178
Bagi Robison dan Hadiz Kami memperhatikan krisis telah menggerus perekat politik dan keuangan yang
menyelubungi sistem sangat lemah dan rapuh ini yang sepenuhnya bergantung pada perlindungan negara
otoriter dan sistem kekuasaan yang korup serta keterlibatan dengan kapital global yang tak mudah diatur
Robison dan Hadiz Reorganising Power hal 149
Thomas B Pepinsky Capital Mobility and Coalitional Politics Authoritarian Regimes and Economic
Adjustment in Southeast Asia dalam World Politics 60 3 2008 hal 438 474
Perspektif ini memperlihatkan bahwa respons kebijakan yang ternyata tidak efektif
pada masa akhir berkuasanya Orde Baru sangat jauh dari irasional atau ideologis 48
Sebaliknya respons tersebut pada dasarnya bersifat politis politik rendahan yang dijalankan
para oligark dan pengusaha kecil yang sama sama berusaha menghindar dari kebangkrutan
Persoalan muncul akibat ulah mereka sendiri karena beban perusahaan semakin berat dan
debitor mengabaikan risiko nilai tukar ketika memperoleh pinjaman dalam mata uang asing
Konfliknya pun sederhana upaya menerapkan kontrol modal secara langsung bertentangan
dengan kepentingan modal bergerak tetapi patokan nilai tukar dan kebijakan makro ekonomi
ekspansif yang diinginkan perusahaan perusahaan lokal yang telah mengakar kuat di
Indonesia hanya mungkin jika dengan akun modal tertutup 49
Pengamatan bahwa kaum super kaya di Indonesia berusaha melindungi harta
kekayaan masing masing sebanyak mungkin semasa krisis justru tidak memberikan informasi
apapun tentang hakikat pertarungan kebijakan di atas Koalisi distribusional yang dipicu
krisis mata uang pada 1997 jelas bukan kelompok kepentingan sebagaimana dipahami dalam
pengertian konvensional dan mereka tidak bertindak sebagai aktor yang koheren mewakili
sejumlah kepentingan sosial atau ekonomi Namun konflik politik pada bulan bulan terakhir
Orde Baru pada dasarnya adalah konflik tentang bagaimana membagi beban penyesuaian
krisis ekonomi di antara berbagai sekutu rezim Selain itu konflik tersebut tidak hanya
berbentuk kebijakan penyesuaian pada akhir rejim Orde Baru konflik itu juga menjelaskan
tumbangnya pemerintahan Soeharto dan bagaimana cara jatuh rezim ini 50 Namun
seandainya berakhirnya Orde Baru tidak bisa dipastikan jika penyebab sejati tumbangnya
rezim itu sesungguhnya adalah karena kepikunan Soeharto mobilisasi oposisi masyarakat
sipil dan keberanian pengunjuk rasa resistansi para elite oposisi pembangkangan di tubuh
Sebaliknya dalam tulisan lain Robison dan Andrew Rossner keliru menjelaskan hakikat konflik kebijakan
semasa krisis lihat Richard Robison dan Andrew Rosser Contesting Reform Indonesia s New Order and the
IMF dalam World Development 26 8 1998 hal 1593 1609 Alih alih pada dasarnya konflik ideologis antara
IMF dengan Soeharto kelompok politico business dan para konglomerat hal 1599 1603 ini adalah
distribusi konflik di dalam kubu kedua tentang bagaimana keluar dari krisis tanpa mengobrak abrik sumber
daya ekonomi sebagian fraksi pemilik kapital Robison dan Hadiz juga mengenyampingkan perseteruan
mendasar di dalam koalisi pemerintahan Soeharto ketika menggambarkan program program yang dicanangkan
IMF dihambat oleh resistansi sebagian besar kaum politico business Robison dan Hadiz Reorganising
Power hal 157 Mengelola mata uang kembar dan krisis perbankan dalam setiap perekonomian sedang
berkembang merupakan pilihan yang sulit karena berkiat kelindan dengan kebijakan nilai tukar dan neraca
modal Kenyataan bahwa IMF mengamanatkan paket kebijakan neoliberal tidak membuat konflik kebijakan
ini bertambah parah ketimbang tidak ada IMF sebagaimana diperlihatkan dalam kasus Malaysia lihat
Pepinsky Capital Mobility
Kasus Malaysia pada 1998 serta Cile dan Meksiko pada 1982 menunjukkan langkah penyelesaian ini serta
politik distribusional dalam respons terhadap kebijakan itu
Lihat Thomas B Pepinsky Economic Crises and the Breakdown of Authoritarian Regimes Indonesia and
Malaysia in Comparative Perspective New York Cambridge University Press 2009


Related Books

Lampiran B - gAWEaN ku

Lampiran B - gAWEaN ku

Title: Microsoft Word - Lampiran B.doc Author: IWAN Created Date: 3/18/2009 7:36:15 AM

Continue Reading...
BAGAN ALIR SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAGAN ALIR SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 ... A.5. Pembahasan Raperda APBD dan Penyusunan Raper KDH Penjabaran APBD 10 A.6. Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD 12 A.7. Penetapan Perda APBD dan Per KDH Penjabaran APBD 14 A.8. Pembatalan Perda APBD dan Per KDH Penjabaran APBD 16 A.9. Penyusunan Raper KDH APBD 18 A.10. Penetapan Raper KDH APBD 20 B. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja 23 ...

Continue Reading...
m ?? ?ˆ? - 123seminarsonly.com

m ?? ?ˆ? - 123seminarsonly.com

Title: Microsoft PowerPoint - powerpoint_to_print.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Created Date: 6/8/2011 10:41:30 AM

Continue Reading...
International Journal of Research & Development in ...

International Journal of Research & Development in ...

physical and mental ability of children, (9) Development of Chameleon Chips which are reconfigurable photonic circuits using the idea of optical solitons, (10) Flying cars through manipulation of gravitational force, (11) Immortality through nano-bio-technology & stem cell research, (12)

Continue Reading...
Pattern-AddressableMemory BriefOverview andUser'sGuide

Pattern-AddressableMemory BriefOverview andUser

Chameleon board(see Figure 1)is designed to be DID-IIbus compatible, meaningit plugs into HP 9000 series 300 and 400 family workstations. It carries from one to sixteen PAM chips, giving a maximum per-boardcapacity of512k bits. Upto sixteen boards can runconcurrentlyoffthe samehost. Thesoftware to interface to theboard

Continue Reading...
THE CULINARY CHAMELEON

THE CULINARY CHAMELEON

Our boxed lunches include a gourmet sandwich, wrap, or croissant sandwich, a bag of chips, a dessert, a peppermint, cutlery and condiment packets $9.75 SANDWIHES - Served with lettuce & cheese – tomato on the side. Smoked Turkey – Ideal akery Kaiser roll, fresh sliced smoked turkey, and Swiss cheese. Ham & Muenster – Ideal akery Kaiser roll,

Continue Reading...
www.rajagiritech.ac.in

www.rajagiritech.ac.in

Chameleon Chips Optical Tweezers www.rajagiritech.ac.in VOLUME DECEMBER 2008 Electro\/ision Newsletter of Electronics & Communication RASET: Excellence in Engineering Research Ms. Asha Panicker , Associate Prof. & HOD, DEC Dr A. P. J. Abdul Kalam said, " Educationists should build the capacities of the spirit of enquiry, creativity,

Continue Reading...
Chameleon Programmable Automation Controllers (PAC)

Chameleon Programmable Automation Controllers (PAC)

Chameleon Programmable Automation Controllers (PAC) Rugged, Durable, and Reliable Platform for Mission-Critical Applications Fairmount Automation, Inc.

Continue Reading...
CHAMELEON: CHANNEL E cient Optical Network-on-Chip

CHAMELEON: CHANNEL E cient Optical Network-on-Chip

CHAMELEON: CHANNEL Efficient Optical Network-on-Chip Sébastien Le Beux 1*, Hui Li 1, Ian O’Connor 1, Kazem Cheshmi 2, Xuchen Liu 1, Jelena Trajkovic 2, Gabriela Nicolescu 3 1 Lyon Institute of ...

Continue Reading...
CHAMELEON: CHANNEL Efficient Optical Network-on-Chip

CHAMELEON: CHANNEL Efficient Optical Network-on-Chip

CHAMELEON: CHANNEL Efficient Optical Network-on-Chip Sébastien Le Beux 1*, Hui Li , Ian O’Connor , Kazem Cheshmi 2, Xuchen Liu1, Jelena Trajkovic , Gabriela Nicolescu3 1 Lyon Institute of Nanotechnology, INL-UMR5270 Ecole Centrale de Lyon, Ecully, F-69134, France

Continue Reading...