Penyusunan Pedoman Perencanaan Geometrik Jalan Untuk -Books Download

Penyusunan pedoman perencanaan geometrik jalan untuk

2020 | 7 views | 60 Pages | 1.07 MB

Kriteria menuju jalan hijau 1 Ruang lingkup Pedoman ini mengatur kriteria jalan berkelanjutan yang selanjutnya disebut sebagai jalan hijau pada tahap perancangan dan tahap pelaksanaan pada proyek jalan baru atau proyek peningkatan. Proyek pemeliharaan (preservasi) jalan tidak termasuk dalam pedoman ini. 2 Acuan normatif



Daftar isi
Daftar isi i
Prakata iv
Pendahuluan v
1 Ruang lingkup 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan definisi 2
4 Ketentuan umum 3
5 Ketentuan teknis 4
5 1 KL Kategori konservasi lingkungan air udara dan alam 6
5 1 1 KL 1 Pelatihan kesadaran lingkungan 8
5 1 2 KL 2 Pelaksanaan mitigasi banjir dari lingkungan 9
5 1 3 KL 3 Pengurangan polusi udara debu pada saat pelaksanaan konstruksi pasca
konstruksi 10
5 1 4 KL 4 Sertifikat sistem manajemen lingkungan dan penerapan inovasi pelaksana
pekerjaan 10
5 1 5 KL 5 Penghijauan 10
5 1 6 KL 6 Pelindungan dan penghindaran kehilangan habitat 11
5 1 7 KL 7 Penyediaan sistem drainase jalan 11
5 1 8 KL 8 Pembatasan penerangan jalan 12
5 1 9 KL 9 Pereduksi kebisingan 12
5 2 Kategori transportasi dan masyarakat TM 13
5 2 1 TM 1 Penataan ornamen dan lanskap jalan 16
5 2 2 TM 2 Penyediaan fasilitas henti untuk menikmati pemandangan menarik 16
5 2 3 TM 3 Penyediaan akses dan fasilitas pengguna angkutan umum 17
5 2 4 TM 4 Perancangan geometrik dan fasilitas perlengkapan jalan untuk menekan
penggunaan energi 17
5 2 5 TM 5 Pelaksanaan audit keselamatan jalan 19
5 2 6 TM 6 Penyediaan akses dan fasilitas pejalan kaki 19
5 2 7 TM 7 Pelibatan peran serta masyarakat dalam perencanaan 20
5 2 8 TM 8 Penyediaan akses dan fasilitas pesepeda 21
5 3 AK Kategori aktivitas pelaksanaan konstruksi 21
5 3 1 AK 1 Perencanaan kegiatan daur ulang sampah konstruksi dan sampah dari
kantor base camp kontraktor 22
5 3 2 AK 2 Metode penggunaan peralatan armada pelaksanaan konstruksi dengan
teknologi tertentu sehingga emisi dapat dikurangi 23
5 3 3 AK 3 Pemantauan pencatatan penggunaan air pada pelaksanaan konstruksi 23
5 3 4 AK 4 Penggunaan peralatan konstruksi yang memenuhi ambang batas emisi 23
5 3 5 AK 5 Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil pada pelaksanaan konstruksi
base camp kontraktor 24
5 3 6 AK 6 Pelaksanaan koordinasi tim perancang dan pelaksana konstruksi untuk
mengefektifkan dan mengefisienkan waktu pelaksanaan konstruksi 24
5 3 7 AK 7 Kontraktor memiliki sertifikat sistem manajemen mutu SMM 24
5 3 8 AK 8 Penjaminan mutu pelaksanaan konstruksi oleh kontraktor bahwa produk
pelaksanaan konstruksi sesuai mutu pada proses pelelangan 25
5 3 9 AK 9 Penggunaan energi terbarukan dan penerapan inovasi 25
5 3 10 AK 10 Menyiapkan dokumen untuk investasi atau aktivitas pembelian karbon
terkait dengan upaya pengurangan gas rumah kaca atau emisi karbon 25
5 4 MS Material dan sumber daya alam 25
5 4 1 MS 1 Penggunaan material daur ulang pada proyek jalan 27
5 4 2 MS 2 Penggunaan ulang material bongkaran selain tanah di lokasi setempat 28
5 4 3 MS 3 Penggunaan material lokal 28
5 4 4 MS 4 Penggunaan minimal 90 material tanah galian untuk timbunan setempat 28
5 4 5 MS 5 Pemanfaatan material bongkaran di luar lokasi proyek 29
5 4 6 MS 6 Lampu penerangan jalan yang menggunakan komponen lampu hemat energi
atau energi terbarukan 29
5 5 TP Teknologi perkerasan 29
5 5 1 TPK 1 Merancang struktur perkerasan 40 tahun untuk lapisan base dan 40 tahun
untuk lapisan permukaan 31
5 5 2 TPK 2 Penggunaan campuran dingin untuk pekerasan lentur 31
5 5 3 TPK 3 dan TPP 3 Penggunaan perkerasan porus 31
5 5 4 TPK 4 Merancang permukaan perkerasan yang dapat mengurangi kebisingan 32
5 5 5 TPK 5 Merancang campuran beraspal hangat 32
5 5 6 TPP 1 Perancangan perkerasan pejalan kaki yang mempertahankan fungsi trotoar 33
5 5 7 TPP 2 Penggunaan material yang dibuat tanpa pemanasan 33
5 5 8 TPP 4 Perancangan permukaan perkerasan jalur pejalan kaki yang kesat 33
5 5 9 TPP 5 Penggunaan material yang dibuat dengan pemanasan lebih rendah dari
temperatur standar 33
6 Prosedur jalan hijau 33
6 1 Tahap perancangan proyek jalan hijau 33
6 2 Tahap pelaksanaan proyek jalan hijau 36
Lampiran A informatif Contoh penerapan kriteria jalan hijau 37
Gambar 1 Prosedur tahap perancangan jalan hijau 34
Gambar 2 Bagan alir perancangan dan pelaksanaan penerapan kriteria kriteria jalan
Gambar 3 Bagan alir tahap pelaksanaan jalan hijau 36
Tabel 1 Kategori jumlah subkategori dan jumlah kriteria jalan hijau 4
Tabel 2 Kategori dan subkategori jalan hijau 4
Tabel 3 Tahap pemenuhan kriteria pada kategori konservasi lingkungan air udara dan
Tabel 4 Tahap pemenuhan kriteria pada kategori transportasi dan masyarakat TM 14
Tabel 5 Tahap pemenuhan kriteria pada kategori aktivitas pelaksanaan
konstruksi AK 21
Tabel 6 Tahap pemenuhan kriteria pada kategori material dan sumber daya
alam MS 26
Tabel 7 Tahap pemenuhan kriteria pada kategori 30
Pedoman kriteria menuju jalan hijau ini disusun berdasarkan hasil hasil penelitian yang
dilakukan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas Pusat
Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Penelitian Jalan Hijau diarahkan pada
pemeringkatan pada tahap perancangan dan pelaksanaan
Pedoman ini disusun oleh Komite Teknis 91 01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa
Sipil pada Subkomite Teknis 91 01 S2 Rekayasa Jalan dan Jembatan melalui Gugus Kerja
Litbang Sistem dan Teknik Lalu Lintas Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Badan Litbang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pedoman ini telah dibahas dalam rapat konsensus pada tanggal 3 November 2016 di
Bandung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan stakeholder terkait yaitu perwakilan
dari narasumber pakar dan lembaga terkait
Pendahuluan
Dalam rangka mendorong penggunaan sumber daya secara efisien efektif berkeadilan dan
berkelanjutan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat Undang Undang No 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN dan mendukung
kebijakan bahwa setiap organisasi teknis di Kementerian PUPR menyelenggarakan
infrastruktur berkelanjutan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No
05 PRT M 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada
Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman maka pedoman
ini disusun agar Penyelenggara jalan dapat merancang dan melaksanakan konstruksi jalan
secara berkelanjutan
Jalan hijau adalah jalan yang dirancang dan dibangun dengan mengikuti persyaratan dan
menerapkan kriteria jalan hijau Pelaksanaan jalan hijau dilakukan pada tahap perancangan
dan pelaksanaan konstruksi Tahap perancangan dan pelaksanaan konstruksi dipilih karena
lebih banyak praktek praktek yang dapat mendukung visi pembangunan berkelanjutan
Di tahap akhir pelaksanaan konstruksi usaha usaha penerapan kriteria jalan hijau tersebut
dapat dilakukan pemeringkatan dan didapatkan sertifikat jalan hijau Lihat Pedoman
Pemeringkatan Jalan Hijau Proyek jalan yang akan mengikuti pemeringkatan jalan hijau
maka harus rencanakan sejak tahap pemrograman untuk memastikan ketersediaan
keberlangsungan dan keberlanjutan pemenuhan sumber daya dalam mencapai tujuan
Setiap penerapan kriteria jalan hijau pada pelaksanaan konstruksi jalan harus dilengkapi
dengan dokumentasi dan penjelasan
Kriteria menuju jalan hijau
1 Ruang lingkup
Pedoman ini mengatur kriteria jalan berkelanjutan yang selanjutnya disebut sebagai jalan
hijau pada tahap perancangan dan tahap pelaksanaan pada proyek jalan baru atau proyek
peningkatan Proyek pemeliharaan preservasi jalan tidak termasuk dalam pedoman ini
2 Acuan normatif
Dokumen referensi di bawah ini harus digunakan dan tidak dapat ditinggalkan untuk
melaksanakan pedoman ini
SNI ISO 14001 2015 Sistem manajemen lingkungan Persyaratan dan panduan
penggunaan
SNI ISO 9001 2015 Sistem manajemen mutu
SNI 2838 2015 Spesifikasi geometri teluk bus
SNI 2444 2008 Spesifikasi bukaan pemisah jalur
SNI 2442 2008 Spesifikasi kereb beton untuk jalan
SNI 7391 2008 Spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan
SNI 2833 2008 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Jembatan
SNI 03 6967 2003 Persyaratan umum sistem jaringan dan geometri jalan perumahan
SNI 03 2453 2002 Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan
SNI 04 6262 2000 Pencahayan jalan bagi kendaraan bermotor dan pejalan kaki
SNI 03 4818 1998 Spesifikasi pipa beton berlubang untuk saluran drainase dalam tanah
SNI 03 2850 1992 Tata Cara Pemasangan utilitas di jalan
SNI 03 2443 1991 Spesifikasi trotoar
SNI 03 2446 1991 Spesifikasi bangunan pengaman tepi jalan Persyaratan umum sistem
jaringan dan geometri jalan perumahan
Pd T 02 2006 B Pedoman perencanaan drainase
Pd T 08 2005 B Perencanaan campuran lapis pondasi hasil daur ulang perkerasan lama
dengan semen
Pd T 16 2005 B Mitigasi dampak kebisingan akibat lalu lintas jalan
Pd T 17 2005 B Audit keselamatan jalan
Pd T 04 2005 B Penggunaan agregat slag besi dan baja untuk campuran beraspal panas
Pd T 09 2004 B Penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas
Pd T 10 2004 B Prediksi kebisingan akibat lalu lintas
Pd T 12 2004 B Marka jalan
Pd T 13 2004 B Pedoman penempatan utilitas pada daerah milik jalan
Pd T 14 2004 B Penggunaan tailing untuk lapisan fondasi dan lapisan fondasi bawah
Pd T 15 2004 B Tata cara perencanaan pemisah jalan separator jalan
Pd T 17 2004 B Perencanaan median jalan
Pd T 19 2004 A Pengawasan dan penyimpanan serta pemanfaatan data kualitas air
Pd T 20 2004 B Perencanaan bundaran untuk persimpangan sebidang
Pd T 04 2004 B Pedoman perencanaan beban gempa untuk jembatan
Pd T 09 2005 Pedoman Rekayasa Penanganan keruntuhan lereng pada tanah residual dan
Pt T 02 2002 B Tata cara perencanaan geometrik persimpangan sebidang
Pt T 03 2002 B Tata cara identifikasi awal di daerah longsoran
Pt T 39 2000 A Tata cara penggalian pekerjaan tanah
Pt T 40 2000 A Tata cara deskripsi keadaan dan penyelidikan lapangan pada pekerjaan
Pt T 41 2000 A Tata cara penimbunan dan bahan urugan pada pekerjaan tanah
Pt T 44 2000 A Tata cara pemadatan tanah pada pekerjaan tanah
Pt T 47 2000 A Tata cara desain paritan sumuran dan terowongan pada pekerjaan tanah
Tata Cara No 009 TBt 1995 Pemeliharaan tanaman lanskap
Tata Cara No 033 T BM 1996 Perencanaan teknik lanskap jalan
Pedoman No 010 BM 2009 Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan
Pedoman No 010 BM 2009 Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan
Pedoman No 027 T Bt 1995 Perencanaan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki di
Tata Cara No 015 T BNKT 1990 Tata cara perencanaan penghentian bus
Permen PU No 01 PRT M 2012 Tentang Pedoman peran masyarakat dalam
penyelenggaraan jalan
Permen PU No 04 PRT M 2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan
Permen Kehutanan No P 50 Menhut II 2014 Tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan
Emisi Karbon Hutan Indonesia atau Indonesia Certified Emission Reduction
3 Istilah dan definisi
Untuk tujuan penggunaan pedoman ini istilah dan definisi berikut digunakan
analisis mengenai dampak lingkungan amdal
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan
jalan hijau
jalan yang dirancang dan dibangun dengan mengikuti persyaratan dan menerapkan kriteria
jalan hijau sesuai Permen PUPR No 05 PRT M 2015 tentang Pedoman Umum
Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang
Pekerjaan Umum dan Permukiman
kriteria jalan hijau
ukuran aktivitas yang memperhatikan kebutuhan manusia atau aspek social ekonomis dan
terjangkau atau aspek ekonomi dan meminimumkan dampak terhadap lingkungan atau
aspek lingkungan yang diterapkan pada tahap perancangan jalan dan pelaksanaan
konstruksi jalan Ukuran aktivitas yang mempertimbangkan aspek sosial aspek ekonomis
dan aspek lingkungan yang diterapkan pada kegiatan tahap perancangan dan pelaksanaan
konstruksi jalan
prinsip perancangan dan pelaksanaan jalan hijau
prinsip pembangunan jalan hijau atau berkelanjutan yang diterapkan pada tahap
perancangan dan pelaksanaan konstruksi jalan
perencanaan teknis akhir RTA
perencanaan yang telah mempertimbangkan persyaratan teknis jalan ekonomis lingkungan
dan keselamatan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 19 PRT M 2011 tentang
Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
sistem manajemen lingkungan SML
bagian sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan
menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungan yang merupakan bagian
integral dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang terdiri dari satu set
pengaturan pengaturan secara sistematis yang meliputi struktur organisasi tanggung jawab
prosedur proses serta sumber daya dalam upaya mewujudkan kebijakan lingkungan yang
telah digariskan oleh perusahaan
tahap perancangan PR dan atau tahap pelaksanaan PL
tahap perancangan PR dan atau tahap pelaksanaan konstruksi PL adalah tahap
penerapan kriteria jalan hijau
upaya pengelolaan lingkungan hidup UKL upaya pemantauan lingkungan hidup
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan
4 Ketentuan umum
a Prinsip penerapan kriteria jalan hijau meliputi aspek aspek berikut
1 kesamaan tujuan pemahaman serta rencana tindak
2 pengurangan reduce penggunaan sumber daya baik berupa lahan material air
sumber daya alam maupun sumber daya manusia
3 pengurangan timbulan limbah baik fisik maupun nonfisik
4 penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya reuse
5 penggunaan sumber daya hasil siklus ulang recycle
6 pelindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian
7 mitigasi risiko keselamatan kesehatan perubahan iklim dan bencana
8 orientasi kepada siklus hidup
9 orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan
10 inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut
11 dukungan kelembagaan kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi
b Prinsip perancangan jalan hijau
1 Perancangan jalan hijau didasarkan pada laporan studi kelayakan dan dokumen
lingkungan Amdal UKL UPL SPPL DPLH DELH
2 Perancangan jalan hijau menerapkan kriteria kriteria jalan hijau pada perencanaan
teknis akhir RTA
c Prinsip pelaksanaan konstruksi jalan hijau
Pelaksanaan konstruksi jalan hijau berdasarkan pada RTA yang sudah menerapkan
kriteria jalan hijau dan kegiatan konstruksi lain yang menerapkan kriteria jalan hijau
5 Ketentuan teknis
a Perancangan dan pelaksanaan konstruksi harus menerapkan kriteria kriteria jalan hijau
b Kriteria kriteria jalan hijau dikelompokkan pada beberapa subkategori dan 5 kategori
seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1
Tabel 1 Kategori jumlah subkategori dan jumlah kriteria jalan hijau
No Kategori Jumlah subkategori Jumlah kriteria
1 KL Konservasi lingkungan air udara dan alam 9 29
2 TM Transportasi dan masyarakat 8 33
3 AK Pelaksanaan Konstruksi 10 11
4 MS Material dan Sumber Daya Alam 6 6
5 TP Teknologi Perkerasan memilih TP atau 5
a TPK Teknologi Perkerasan untuk 1
b TPP Teknologi Perkerasan untuk Pejalan 1
Total 35 84
c Pemaparan lebih terperinci mengenai kriteria subkategori dan kategori ditunjukkan
pada Tabel 2 Penjelasan terperinci setiap kriteria ditunjukkan pada subbab berikutnya
Tabel 2 Kategori dan subkategori jalan hijau
Kode Kategori dan Subkategori Kode Kategori dan Subkategori
Kategori TM Penyediaan
Kategori KL konservasi lingkungan air Transportasi dan masyarakat
udara dan alam 29 kriteria 33 kriteria
KL 1 Pelatihan kesadaran lingkungan 1 kriteria TM 1 Penataan ornamen dan lanskap
jalan 1 kriteria
KL 2 Mitigasi bencana 2 kriteria TM 2 Penyediaan fasilitas henti untuk
menikmati pemandangan menarik
1 kriteria
KL 3 Pengurangan polusi udara debu pada saat TM 3 Penyediaan akses dan fasilitas
pelaksanaan konstruksi pasca konstruksi 2 pengguna angkutan umum 4
kriteria kriteria
KL 4 Sertifikat sistem manajemen lingkungan dan TM 4 Perancangan geometrik dan
penerapan inovasi pelaksana pekerjaan 2 fasilitas perlengkapan jalan untuk
kriteria menekan penggunaan energi 6
KL 5 Penghijauan 5 kriteria TM 5 Pelaksanaan audit keselamatan
jalan oleh pihak independen 3
KL 6 Pelindungan dan penghindaran kehilangan TM 6 Penyediaan akses dan fasilitas
habitat 4 kriteria pejalan kaki 6 kriteria
Kode Kategori dan Subkategori Kode Kategori dan Subkategori
KL 7 Penyediaan sistem drainase jalan 7 kriteria TM 7 Pelibatan peran serta masyarakat
dalam perencanaan 3 kriteria
KL 8 Pembatasan penerangan jalan 2 kriteria TM 8 Penyediaan akses dan fasilitas
pesepeda 9 kriteria
KL 9 Pereduksi kebisingan 4 kriteria
Kategori MS Penggunaan
Kategori AK Pelaksanaan Konstruksi Material Dan Sumber Daya Alam
11 kriteria 6 kriteria
AK 1 Perencanaan kegiatan daur ulang sampah MS 1 Penggunaan material daur ulang
konstruksi dan sampah dari kantor base pada proyek jalan baik yang
camp kontraktor 1 kriteria sedang dibangun atau pada jalan
yang berbeda 1 kriteria
AK 2 Metode penggunaan peralatan armada MS 2 Penggunaan ulang material
pelaksanaan konstruksi dengan teknologi bongkaran selain tanah di lokasi
tertentu sehingga emisi dapat dikurangi setempat
1 kriteria 1 kriteria
AK 3 Pemantauan pencatatan penggunaan air MS 3 Penggunaan material lokal 1
pada pelaksanaan konstruksi kriteria
1 kriteria
AK 4 Penggunaan peralatan konstruksi yang MS 4 Penggunaan minimal 90 material
memenuhi ambang batas emisi 1 kriteria tanah galian untuk timbunan
setempat 1 kriteria
AK 5 Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil MS 5 Pemanfaatan material bongkaran di
pada pelaksanaan konstruksi base camp luar lokasi proyek 1 kriteria
kontraktor 1 kriteria
AK 6 Pelaksanaan koordinasi tim perancang dan MS 6 Lampu penerangan jalan yang
pelaksana konstruksi untuk mengefektifkan menggunakan sumber daya energi
dan mengefisienkan waktu pelaksanaan terbarukan 1 kriteria
konstruksi 1 kriteria
AK 7 Kontraktor memiliki sertifikat sistem
manajemen mutu SMM 1 kriteria
AK 8 Penjaminan mutu pelaksanaan konstruksi
oleh kontraktor bahwa produk pelaksanaan
konstruksi sesuai mutu pada proses
pelelangan 2 kriteria
AK 9 Penggunaan energi terbarukan dan
penerapan inovasi 1 kriteria
AK 10 Menyiapkan dokumen untuk investasi atau
aktivitas pembelian karbon terkait dengan
upaya pengurangan gas rumah kaca atau
emisi karbon 1 kriteria
Kategori Teknologi Perkerasan TP 5 kriteria pilih kriteria dalam TPK atau kriteria TPP
TPK Teknologi perkerasan untuk TPP Teknologi perkerasan untuk
kendaraan pejalan kaki
TPK 1 Perancangan umur rencana perkerasan TPP 1 Perancangan perkerasan pejalan
jalan 1 kriteria kaki yang mempertahankan fungsi
trotoar Perancangan dimaksud
menekan biaya pemeliharaan jalan
1 kriteria
TPK 2 Penggunaan campuran dingin untuk TPP 2 Penggunaan material yang dibuat
pekerasan lentur 1 kriteria tanpa pemanasan 1 kriteria
TPK 3 Penggunaan perkerasan porus yang TPP 3 Perancangan permukaan
berfungsi untuk meresapkan dan mengaliran perkerasan porus 1 kriteria
air permukaan di perkerasan jalan yang
dilengkapi dengan fasilitas saluran keluar air
jika sudah melebihi kapasitas 1 kriteria
TPK 4 Perancangan permukaan perkerasan yang TPP 4 Perancangan permukaan
dapat mengurangi kebisingan Perancangan perkerasan yang kekesatan
dapat menggunakan beberapa cara yaitu memenuhi persyaratan untuk jalur
pencampuran yang memiliki porositas tinggi pejalan kaki 1 kriteria
penggunaan agregat halus pada urutan
1 27mm 6 35mm penggunaan lapisan
Kode Kategori dan Subkategori Kode Kategori dan Subkategori
tambahan untuk perkerasan beton 1
TPK 5 Perancangan campuran beraspal hangat TPP 5 Penggunaan material yang dibuat
Pelaksanaan pencampuran dilakukan pada dengan pemanasan lebih rendah
temperature 30 C Temperatur dari temperatur standar 1 kriteria
pencampuran yang dimaksud adalah pada
saat campuran keluar dari drum
pencampuran untuk drum atau pugmill
untuk batch 1 kriteria
Total 84 kriteria
5 1 KL Kategori konservasi lingkungan air udara dan alam
Kategori KL berkaitan dengan konservasi air udara dan alam pada perencanaan jalan dan
pelaksanaan konstruksi jalan Kategori KL meliputi kriteria yang melindungi lingkungan hidup
hewan dan tumbuhan mengelola jumlah dan kualitas air yang terkena dampak pekerjaan
jalan meredam suara yang terjadi dan menekan polusi udara Uraian kriteria setiap
subkategori ditunjukkan pada Tabel 3 Pada salah satu kolom ditunjukkan tahap penerapan
kriteria yaitu tahap perancangan PR dan atau tahap pelaksanaan PL
Tabel 3 Tahap pemenuhan kriteria pada kategori KL konservasi lingkungan air
udara dan alam
Kode Uraian subkategori dan kriteria Tahap
KL 1 Pelatihan kesadaran lingkungan
1 Menyelenggarakan penyuluhan bagi pekerja konstruksi untuk meningkatkan PL
kesadaran dan wawasan lingkungan serta mengidentifikasi metode praktis terbaik
untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan sebelum tahapan pekerjaa
Contoh penyuluhan cara membuang material sisa pada tempatnya Penjelasan
kriteria digambarkan pada laporan kegiatan penyuluhan dilengkapi salinan materi
penyuluhan daftar hadir foto dll
KL 2 Mitigasi banjir dari lingkungan
1 Menyediakan kolam tampungan air sumur resapan dan saluran penghubung PR PL
drainase secara terpadu Contoh pembuatan wet land situ atau danau danau
kecil dll Penjelasan kriteria digambarkan pada salinan desain RTA dan foto
2 Menyediakan saluran penghubung ke tempat penampungan resapan sementara PR PL
atau akhir yang telah ada eksisting Penjelasan kriteria digambarkan pada salinan
desain RTA dan foto
KL 3 Pengurangan polusi udara debu pada saat pelaksanaan konstruksi pasca konstruksi
1 Menyediakan pohon sebagai sarana mereduksi polusi debu PL
Contoh pohon memiliki kerimbunan rapat dan tingginya minimal 1 5 meter di
letakkan di pot bunga yang disusun rapat
Penjelasan kriteria digambarkan pada salinan desain RTA dan foto
2 Menyiram air di lokasi pekerjaan membersihkan ban kendaraan dari tanah PL
sebelum keluar dari lokasi pelaksanaan konstruksi menutup bak kendaraan
Penjelasan kriteria digambarkan pada Laporan tertulis dan foto
KL 4 Sertifikat sistem manajemen lingkungan dan penerapan inovasi pelaksana pekerjaan
1 Kontraktor memiliki sertifikat sistem manajemen lingkungan SNI 19 14001 2005 PL
atau ISO 14001 2004
Penjelasan kriteria digambarkan pada sertifikat K3L
Kode Uraian subkategori dan kriteria Tahap
2 Inovasi PR PL
Terdapat inovasi yang memberi manfaat terhadap lingkungan air udara dan alam
Inovasi 1 teknologi 2 tata cara prosedur metode
Contoh pemanfaatan teknologi atau metode di luar yang sudah ada dalam
Penjelasan kriteria digambarkan pada RTA laporan foto dll
KL 5 Penghijauan
1 Melindungi lahan kritis air tanah hewan menggunakan tanaman yang memiliki PR PL
fungsi khusus
Contoh pohon bakau rumput vetiver dll Penjelasan kriteria digambarkan pada
RTA dan foto
2 Menyediakan ruang resapan air pada pangkal pohon di trotoar Penjelasan kriteria PR PL
digambarkan pada RTA dan foto
3 Melakukan penggantian pohon yang harus ditebang karena pelaksanaan PR PL
konstruksi
Contoh pohon Pinus Damar disesuaikan dengan kebutuhan dll Penjelasan
kriteria digambarkan pada RTA laporan dan foto
4 Menghindari kerusakan pada pohon dan tanaman pada tahap pelaksanaan PR PL
konstruksi di lokasi pekerjaan
Contoh pohon diberi pagar atau pohon dilapisi dengan kayu
Penjelasan kriteria digambarkan pada RTA laporan dan foto
5 Meningkatkan fungsi tanaman berkaitan dengan keselamatan dan harmonisasi PR PL
lingkungan
Contoh penataan tanaman untuk menjaga jarak pandang aman estetika dll
Penjelasan kriteria digambarkan pada RTA laporan dan foto
KL 6 Pelindungan dan penghindaran kehilangan habitat
1 Melakukan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi dengan meminimumkan PR PL
dampak terhadap alam dan habitat yang ada di sekitar proyek jalan
Contoh memindahkan rute jalan karena melewati berdekatan dengan pantai
hutan suaka alam atau kawasan yang dilindungi
2 Memfasilitasi pergerakan hewan yang diperkirakan terganggu habitatnya yang PR PL
diperkirakan terganggu
Contoh menyediakan fasilitas penyebrangan hewan dinding pemisah habitat baru
kolam rawa sungai hutan dll
Penjelasan kriteria digambarkan pada salinan desain RTA dan foto
3 Membantu melindungi keberadaan hewan khususnya hewan endemik langka PR PL
yang diperkirakan terganggu akibat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan
Contoh melepaskan babi hutan sebagai makanan harimau dll
Penjelasan kriteria digambarkan pada salinan desain RTA dan foto
4 Menyediakan rambu hati hati terhadap hewan sekitar PR PL
Contoh rambu bergambar hewan gajah atau harimau
Penjelasan kriteria digambarkan pada salinan desain RTA dan foto
KL 7 Penyediaan sistem drainase jalan
1 Mencegah terganggunya lingkungan akibat sedimentasi tanah tererosi Contoh PR PL
menyediakan drainase lereng penangkap sedimen dll
Bukti RTA laporan dan foto foto
2 Mencegah terganggunya lingkungan akibat debit air yang tinggi yaitu terputusnya PL
sumber air muka air tanah tinggi dll
Contoh membuat saluran drainase dan kolam penampungan air
Bukti RTA laporan dan foto foto
3 Mengendalikan air permukaan pada saat konstruksi dan operasional jalan PR PL
Contoh menata sistem drainase saluran inlet saluran keluar gorong gorong
dll dengan saluran terbuka tertutup Penjelasan kriteria digambarkan pada
RTA laporan dan foto foto
Kode Uraian subkategori dan kriteria Tahap
4 Menyediakan permukaan yang ditanami tanaman di luar badan jalan dalam PR PL
rumija sebagai serapan air menampung
Contoh penanaman rumput di median dll
Penjelasan kriteria digambarkan pada RTA laporan dan foto foto
5 Mencegah sampah masuk ke saluran drainase jalan atau ke badan air penerima PR PL
Contoh menyediakan jeruji saringan di inlet saluran
Penjelasan kriteria digambarkan pada RTA laporan dan foto foto
6 Menyediakan fasilitas untuk orang yang melakukan pemeriksaan dan PR PL
pemeliharaan saluran
Contoh menyediakan bak kontrol dan atau man hole
Penjelasan kriteria digambarkan pada RTA laporan dan foto foto
7 Mengakomodasi air permukaan yang berasal dari lingkungan permukiman dll PR PL
Contoh menyediakan kolam penampungan air
Penjelasan kriteria digambarkan pada RTA laporan dan foto foto
KL 8 Pembatasan penerangan jalan
1 Pada area konservasi hewan tanaman menempatkan sinar lampu penerangan PR PL
jalan tidak masuk ke area selain area jalan
Contoh di area tersebut terdapat habitat hewan
Penjelasan kriteria digambarkan pada salinan desain RTA dan foto
2 Menggunakan fasilitas dengan teknologi yang mampu mengurangi sinar lampu PR PL
sehingga tidak mengganggu konservasi hewan tanaman
Contoh penggunaan paranet
Penjelasan kriteria digambarkan pada RTA laporan dan foto foto
KL 9 Pereduksi kebisingan
1 Membuat bangunan peredam bising BPB sementara pada saat pelaksanaan PL
konstruksi
Contoh pemasangan BPB sementara minimal setinggi 2 5 meter di sepanjang jalan
yang melewati kawasan pendidikan permukiman rumah sakit kawasan sensitif
yang terbuat dari papan seng dll
Penjelasan kriteria digambarkan pada salinan desain RTA dan foto
2 Membuat bangunan peredam bising dengan memperhitungkan kondisi pada saat PR PL
operasional jalan
Contoh pemasangan bangunan peredam bising permanen minimal setinggi 2 5
meter di sepanjang jalan yang melewati kawasan pendidikan permukiman rumah
sakit kawasan sensitif yang terbuat dari fiber glass batako alwa tembok dll
Penjelasan kriteria digambarkan pada salinan desain RTA dan foto
3 Merancang managemen lalu lintas pada saat konstruksi untuk mengurangi PL
kebisingan akibat kendaraan tertentu
Contoh memindahkan arus lalu lintas dengan pemasangan rambu rambu lalu lintas
Penjelasan kriteria digambarkan pada Laporan kegiatan dan foto
4 Menempatkan pohon pohon untuk mengurangi kebisingan dari badan jalan pada PR PL
saat pelaksanaan dan atau operasional jalan
Contoh penanaman pohon pucuk merah bambu jepang akasia tanjung kiara
payung dll yang dikombinasikan dengan tanaman perdu atau semak berdaun lebat
seperti heliconia sp teh tehan anak nakal kembang sepatu soka kakaretan
bougenile kana dll
Penjelasan kriteria digambarkan pada salinan desain RTA dan foto
5 1 1 KL 1 Pelatihan kesadaran lingkungan
a Pelatihan dimaksudkan agar terdapat perubahan perilaku pegawai di lingkungan kantor
kontraktor Kriteria ini diterapkan dengan menyelenggarakan pelatihan bagi personel
pelaksanaan konstruksi sehingga terdapat peningkatan kesadaran dan wawasan
lingkungan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan
b Pelatihan kesadaran lingkungan untuk personel pelaksana konstruksi tidak terdapat
acuan tentang teknis pelaksanaan pelatihan
c Materi pelatihan merupakan prinsip prinsip pembangunan jalan hijau dan kebijakan
pemangku kebijakan proyek dalam menerapkan prinsip prinsip tersebut di kegiatan
proyek jalan yang akan berlangsung
5 1 2 KL 2 Pelaksanaan mitigasi bencana
a Kriteria kriteria yang ada menggambarkan fasilitas untuk pencegahan dan penanganan
bencana bencana banjir longsor tsunami dan gempa bumi
b Kriteria kriteria yang termasuk pada subkategori adalah sebagai berikut
1 Menyediakan fasilitas untuk pencegahan terjadinya bencana banjir dan bencana
longsor serta mengurangi kerusakan akibat potensi terjadinya bencana tsunami dan
bencana gempa bumi
Sebagai contoh pencegahan terjadinya bencana banjir adalah dengan penyediaan
tempat penampungan resapan sementara atau akhir yang telah ada eksisting
seperti bioretention atau bioswales perencanaannya dapat mengacu pada
Bioretention Design Specifications and Criteria Prince George s County Maryland
Understanding Permeable Paving Guidance for Designers Developers Planners
and Local Authorities Interpave www paving org uk Understanding permeable
paving Guidance for Designers Developers Planners and Local Authorities
Interpave www paving org uk
Sebagai contoh pencegahan terjadinya bencana longsor dengan merencanakan rute
yang menghindari area rawan longsor merencanakan penanaman pohon
perencanaan perlindungan permukaan tebing yang berpotensi terjadi longsor dan
menghindari pemotongan tebing yang tegak lurus menggunakan Pedoman Pt T 03
Sebagai contoh pengurangan tingkat kerusakan akibat potensi terjadinya gempa
bumi adalah dengan melakukan perencanaan jembatan dengan mempertimbangkan
gempa bumi menggunakan SNI 2833 2008 dan Pd T 04 2004 B
Sebagai contoh pengurangan tingkat kerusakan akibat potensi terjadinya bencana
tsunami adalah dengan menanam tanaman mangrove untuk mengurangi kekuatan
gelombang tsunami
2 Menyediakan fasilitas untuk menangani jika bencana tersebut terjadi
Sebagai contoh penanganan terjadinya bencana banjir adalah menyediakan kolam
tampungan air sementara sumur sumur resapan air hujan menggunakan spesifikasi
No SNI 03 2453 2002 dan sistem drainase saluran penghubung dan drainase
berkelanjutan menggunakan Pedoman No Pd T 02 2006 B
Sebagai contoh penanganan terjadinya bencana longsor adalah dengan
menyediakan area untuk jatuhan material longsoran menyediakan area datar atau
tempat aman untuk pengguna jalan menyelamatkan diri dari potensi bencana
longsor menggunakan Pedoman No Pd T 09 2005 menyediakan peralatan
penanganan longsoran seperti bulldozer
Sebagai contoh penanganan terjadinya bencana gempa bumi adalah dengan
menyediakan akses dan tempat aman dari gempa


Related Books

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pasal 3 . Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4 . Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

Continue Reading...
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:81 ...

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:81 ...

menteri kesehatan republik indonesia keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor:81/menkes/sk/i/2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan di tingkat propinsi, kabupaten/kota serta rumah sakit menteri kesehatan republik indonesia

Continue Reading...
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 81 ...

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 81 ...

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN SDM KESEHATAN DI TINGKAT PROPINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA RUMAH SAKIT BAB I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Keberhasilan pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten dan Kota sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan peran aktif masyarakat sebagai pelaku pembangunan tersebut. Oleh karena itu dalam pertemuan Nasional Bupati dan Walikota se-Indonesia ...

Continue Reading...
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS C

PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS C

Penyusunan “Pedoman Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas C“ ini Teknis diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan oleh pengelola fasilitas pelayanan kesehatan setingkat rumah sakit kelas C, para pengelola rumah sakit, para pengembang rumah sakit (Yayasan, Badan Usaha maupun Konsultan Perencanaan dan Perancangan)

Continue Reading...
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK) dan Rencana Kehutanan Tingkat Pengelolaan Hutan (RKPH). Jenis dan tata hubungan rencana-rencana kehutanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan. Rencana Kawasan

Continue Reading...
PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI PELATIHAN, dan PENGEMBANGAN SDM

PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI PELATIHAN, dan PENGEMBANGAN SDM

Kebijakan, Sasaran, Penilaian Risiko, Ppengendalian, Pengukuran, ... Pelatihan PENGEMBANGAN •Pengembangan Pelatihan PENYELENGGA-RAAN •Pelaksanaan Pelatihan EVALUASI •Evaluasi Pelatihan PELATIHAN PERENCANAAN •Penelaahan, •Perumusan Standar dan Pedoman •Sosialisasi PELAKSANAAN •Penilaian DUPAK, Uji Kompetensi EVALUASI •Review Standar dan Pedoman •Evaluasi Hasil penilaian ...

Continue Reading...
PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BEKASI

PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BEKASI

Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, meliputi prosedur penyusunan rencana umum pengadaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menghasilkan dokumen rencana umum pengadaan dan dokumen pengadaan barang/jasa. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Bab III, pasal 8, ayat

Continue Reading...
PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG / JASA TRIWULAN II TAHUN ...

PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG / JASA TRIWULAN II TAHUN ...

Pedoman Umum Pengadaan Barang / Jasa disusun sebagai penjabaran dari Pedoman Umum Penyusunan Rencana Implementasi RKA Unit Kerja ITB Tahun Anggaran 2007. Secara umum siklus logistik ITB disajikan dalam Gambar 1. Sebagai suatu kesatuan, dalam implementasinya siklus logistik ITB untuk tahun anggaran 2007 akan melibatkan Biro Perencanaan, Direktorat Keuangan, Biro Sarana dan Prasarana UPT ...

Continue Reading...
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari ... Contoh : Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Visi:

Continue Reading...
DAFTAR PUSTAKA - repository.usu.ac.id

DAFTAR PUSTAKA - repository.usu.ac.id

Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di ... Berdasarkan Kep.MENPAN 75-2004.www.kejaksaan ... 2000.PP-RI No. 97 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ...

Continue Reading...