Pedoman No 2013-Books Download

PEDOMAN No 2013

2020 | 9 views | 61 Pages | 377.73 KB

Pedoman Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam yang Berdampak pada Jalan dan Jembatan dikembangkan dan disusun atas dasar perlu adanya suatu pedoman yang menggambarkan kebijakan dan prosedur dalam mengkoordinasikan respon akibat bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan. Pedoman ini didasarkan pada konsep bahwa pelaksanaan tanggap darurat bencana alam dimulai segera pada saat ...



Pedoman Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam yang Berdampak pada Jalan dan
Jembatan dikembangkan dan disusun atas dasar perlu adanya suatu pedoman yang
menggambarkan kebijakan dan prosedur dalam mengkoordinasikan respon akibat bencana
alam yang berdampak pada jalan dan jembatan Pedoman ini didasarkan pada konsep
bahwa pelaksanaan tanggap darurat bencana alam dimulai segera pada saat bencana alam
terjadi dan disesuaikan dengan skala bencana alam yang terjadi untuk memberikan respon
yang cepat akurat dan efektif Pedoman ini mengacu pada peraturan peraturan yang
berlaku di bidang penanggulangan bencana alam di Indonesia serta disesuaikan dengan
pengalaman penanganan bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan
Tatacara penulisan pedoman ini telah disesuaikan dengan Pedoman Standardisasi Nasional
PSN yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional BSN Nomor 8 tahun 2007
tentang Penulisan Standar Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu SMM
Pedoman ini dilengkapi dengan tujuh Petunjuk Pelaksanaan yang dicantumkan pada
lampiran Pedoman Pedoman berisikan panduan yang bersifat umum dalam pelaksanaan
tanggap darurat Sedangkan Petunjuk Pelaksanaan memberikan informasi yang lebih detil
dari beberapa bagian pedoman yang perlu lebih diatur dalam suatu Petunjuk Pelaksanaan
Salinan dari Pedoman ini disebarluaskan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pengguna dokumen ini untuk mempersiapkan
segala sumber daya yang diperlukan agar siap untuk menghadapi situasi darurat bencana
Pedoman ini akan direview secara berkala dalam rangka mengevaluasi kemudahan dan
aplikasi pelaksanaan tanggap darurat bencana alam bidang jalan dan jembatan Diharapkan
pedoman ini dapat dimanfaatkan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka melakukan kesiapan terhadap pelaksanaan
tanggap darurat bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan
Jakarta 2013
Direktur Jenderal Bina Marga
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI II
LAMPIRAN III
DAFTAR GAMBAR IV
DAFTAR TABEL V
PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM YANG BERDAMPAK PADA
JALAN DAN JEMBATAN ERROR BOOKMARK NOT DEFINED
1 Ruang Lingkup 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan Definisi 3
4 Ketentuan Umum 8
4 1 Umum 8
4 2 Tujuan 8
4 3 Pengguna Dokumen 8
4 4 Status Keadaan Darurat 122
5 Proses Tahapan Tanggap Darurat Bencana Alam 133
5 1 Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam yang Berdampak pada Jalan dan
Jembatan 133
5 2 Jenis Jenis Keadaan Darurat Jalan dan Jembatan 155
5 3 Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Di Lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Marga 155
5 4 Kaji Cepat Kerusakan 188
5 5 Penyampaian Laporan 199
5 6 Jenis Dampak Bencana Alam dan Tindakan Penanganan Darurat Jalan dan
Jembatan 22
5 7 Komunikasi dan Informasi 30
5 8 Data dan Informasi Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana Alam 31
6 Administrasi dan Keuangan untuk Masa Tanggap Darurat Bencana Alam Error
Bookmark not defined
6 1 Sumber Pendanaan 32
6 2 Prosedur Pengajuan Pendanaan 33
6 3 Penunjukkan Pelaksana 34
6 4 Prosedur Pencairan Dana dan Pembayaran 34
6 5 Monitoring dan Evaluasi 36
6 6 Laporan Penyelesaian Pekerjaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 37
7 Persyaratan Pekerjaan Perbaikan Kerusakan Jalan dan Jembatan 39
7 1 Pengalihan Penutupan Jalan dan Jembatan 39
7 2 Mobilisasi Personil Peralatan Material dan Logistik 41
7 3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 43
7 4 Komponen Biaya 47
8 Peran dan Tanggung Jawab Pihak Pihak Terkait di Lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum 49
DAFTAR PUSTAKA 54
A Bagan Alur Tugas Pelaksanaan Tanggap Darurat Bidang Jalan dan Jembatan
B Format A Laporan Kejadian Bencana
C Format B Laporan Detil Kejadian Bencana
D Pelaksanaan Kaji Cepat Kerusakan Jalan dan Jembatan pada Masa Tanggap
Darurat Bencana Alam
E Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Sementara Jalan dan Jembatan pada Masa
Tanggap Darurat Bencana Alam
F Petunjuk Pelaksanaan Pengalihan dan Penutupan Jalan dan Jembatan pada Masa
Tanggap Darurat Bencana Alam
G Petunjuk Pelaksanaan Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Alam pada
Jalan dan Jembatan
H Petunjuk Pelaksanaan Mobilisasi SDM dan Peralatan Logistik Sumber Daya Untuk
Tanggap Darurat
I Petunjuk Pelaksanaan Pendanaan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
J Petunjuk Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Tanggap Darurat
Jalan dan Jembatan
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Susunan Organisasi dan Hubungan Kerja Satuan Tugas
Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umu Berdasarkan
Kepmen PU No 297 KPTS M 2013 10
Gambar 2 Bagan Tatakerja Posko Penanggulangan Bencana Direktorat
Jenderal Bina Marga Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga
Nomor 01 KPTS BS 2014 11
Gambar 3 Jalur Perintah Aliran Informasi dan Pelaporan Satgas PBPU Pusat
di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Berdasarkan Kepmen PU
No 297 KPTS M 2013 16
Daftar Tabel
Tabel 1 Jenis Dampak Bencana Alam dan Penanganan Darurat Jalan Dan
Jembatan 23
Tabel 2 Standar Minimum Kebutuhan Peralatan DRU 42
Tabel 3 Ancaman Bahaya Bagi Pekerja Saat Tanggap Darurat Bencana
Tabel 4 Standar Keselamatan Dan Kesehatan Saat Tanggap Darurat Bencana
PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
YANG BERDAMPAK PADA JALAN DAN JEMBATAN
1 Ruang Lingkup
Pedoman Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam yang Berdampak pada
Jalan dan Jembatan ini meliputi
a Kebijakan dan prosedur dalam mengkoordinasikan kegiatan tanggap
darurat terhadap bencana alam yang berdampak pada jalan dan
b Sebagai panduan untuk melakukan segala kegiatan tanggap darurat
penanganan jalan dan jembatan yang berlaku pada status keadaan
darurat bencana alam yang ditetapkan oleh kepala pemerintah kepala
c Tindakan tindakan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penanganan
jalan dan jembatan pada saat tanggap darurat
d Prosedur mobilisasi sumber daya dan dana dalam melakukan
pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana alam yang berdampak
jalan dan jembatan
e Peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk pelaksanaan penanganan
jalan dan jembatan pada saat tanggap darurat di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum serta kaitannya
dengan pihak eksternal
f Mekanisme koordinasi antara Direktorat Jenderal Bina Marga dengan
institusi lainnya terutama yang terkait dengan penanggulangan bencana
alam antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam BNPB
maupun Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah BPBD
2 Acuan normatif
Pedoman ini menggunakan acuan peraturan perundangan dan ketentuan
sebagai berikut
2 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang
Keselamatan Kerja
2 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang
2 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana
2 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
2 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam
Penanggulangan Bencana
2 8 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2 9 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
2 10 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
2 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Sistem Manajemen Mutu SMM
2 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 PRT M 2010 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
2 13 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan
Nasional Penanggulangan Bencana
2 14 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat
2 15 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
13 Tahun 2008 Tentang Manajemen Logistik dan Peralatan
Penanggulangan Bencana
2 16 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
05 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Peralatan
2 17 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Peralatan
Penanggulangan Bencana
2 18 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan
Perbaikan Darurat
2 19 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi
Darurat Bencana
2 20 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
6A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
Pada Status Keadaan Darurat Bencana
2 21 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Paska
2 22 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 297 KPTS M 2013
Tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Kementerian
Pekerjaan Umum
2 23 Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor
01 KPTS BS 2014 Tentang Pos Komando Penanggulangan Bencana
di Direktorat Jenderal Bina Marga
3 Istilah dan Definisi
Bantuan darurat bencana
upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat
keadaan darurat
Bantuan darurat bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan
segala upaya untuk memberikan bantuan agar sarana dan prasarana jalan dan
jembatan bisa berfungsi kembali meskipun bersifat sementara dan darurat
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam
dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia kerusakan lingkungan kerugian harta benda
dan dampak psikologis
Bencana alam
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi tsunami letusan gunung
api banjir kekeringan angin topan dan tanah longsor
Bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan terganggunya atau
terputusnya fungsi jalan dan jembatan yang disebabkan oleh faktor alam
sehingga mengakibatkan gangguan terhadap pergerakan lalu lintas barang dan
manusia dan menimbulkan kerugian akibat terganggunya kegiatan sosial dan
ekonomi masyarakat
satu set peralatan Disaster Relief Unit DRU yang dikelola dimiliki Balai
Besar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk digunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan darurat bencana pada jalan dan jembatan
Kaji cepat kerusakan jalan dan jembatan
suatu usaha sistematis dalam memperoleh informasi secara cepat mengenai
kerusakan pada jalan dan jembatan akibat bencana alam dan perkiraan kerugian
yang ditimbulkan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan
tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat
Komando tanggap darurat bencana
kewenangan untuk memberikan perintah mengkoordinasikan mengendalikan
memantau dan mengevaluasi kegiatan tanggap darurat bencana
Pemberi komando
Komandan Tanggap Darurat Bencana
pemberi komando untuk mengkoordinasikan instansi lembaga organisasi terkait
untuk pengerahan sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat
serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan
hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan
prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi
Penunjukan langsung
metode pemilihan penyedia barang jasa dengan cara menunjuk langsung 1
satu penyedia barang jasa
Penyedia barang jasa
badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang pekerjaan
konstruksi jasa konsultansi jasa lainnya
Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam yang berdampak pada
jalan dan jembatan
serangkaian kegiatan pencegahan bencana alam tanggap darurat pemulihan
darurat rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan
Pos Komando Ditjen Bina Marga
kelompok kerja atau satuan tugas yang merupakan bagian dari Satuan Tugas
Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang
bersifat tetap dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang berdampak pada prasarana jalan dan jembatan
pada kegiatan siaga darurat bencana pelaksanaan tanggap darurat bencana
dan pelaksanaan transisi darurat bencana berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga dan disebut juga sebagai Pos
Komando BM
Pos Siaga Bencana
bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan berada tingkat Balai Besar Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Marga
diutamakan pada daerah rawan bencana dan diketuai oleh Kepala Balai
Besar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Pusat Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian
Pekerjaan Umum Puskom SATGAS PBPU
bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum yang terdiri dari unsur pimpinan yang mengarahkan
mengkoordinasikan dan mengendalikan penanggulangan bencana pada kegiatan
siaga darurat bencana pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana dan
pelaksanaan Transisi Darurat Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Pekerjaan Umum
Rehabilitasi
perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat
sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran
utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana
Rehabilitasi bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan
perbaikan dan pemulihan semua prasarana jalan dan jembatan secara permanen
dengan prinsip pembangunan lebih baik build back better agar terciptanya ruas
jalan dan jembatan yang tahan terhadap bencana alam pembangunan
perekonomian pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana dapat berjalan kembali
Rekonstruksi
pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada
wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat
dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian
sosial dan budaya tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta
masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah
pascabencana
Rekonstruksi bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan
pembangunan kembali semua prasarana jalan dan jembatan baru secara
permanen dengan prinsip pembangunan lebih baik build back better agar
terciptanya ruas jalan dan jembatan yang tahan terhadap bencana alam
pembangunan perekonomian pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada
wilayah pascabencana dapat berjalan kembali
Satuan Tugas SATGAS Pelaksana Penanganan Darurat
bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan berada tingkat Balai Besar Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional dibentuk oleh Kepala Balai Besar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
selaku Ketua Pos Siaga Bencana pada saat terjadi bencana dan ditempatkan di
lokasi kejadian bencana
Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum
SATGAS PBPU
organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum yang dibentuk oleh Menteri
Pekerjaan Umum yang bertugas dalam penanggulangan bencana di bidang ke
PU an terdiri dari Pusat Komando Pos Komando Posko Direktorat Jenderal
Bina Marga Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Cipta
Karya dan Pos Siaga Bencana
Staf komando
pembantu komandan tanggap darurat bencana dalam menjalankan urusan
sekretariat hubungan masyarakat perwakilan instansi lembaga serta
keselamatan dan keamanan
Status keadaan darurat bencana
suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah kepala pemerintah kepala
daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi
tugas untuk menanggulangi bencana
pembantu komandan tanggap darurat bencana dalam menjalankan fungsi utama
komando untuk bidang operasi bidang perencanaan bidang logistik dan
peralatan serta bidang administrasi keuangan untuk penanganan tanggap
darurat bencana yang terjadi
Siaga darurat
serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana
terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban harta benda pemenuhan
kebutuhan dasar perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi
Siaga darurat bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan
serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana
alam terjadi untuk menghadapi dampak buruk terhadap jalan dan jembatan yang
mungkin timbul bila bencana alam benar benar terjadi
Sistem komando tanggap darurat
sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua
instansi lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia
peralatan dan anggaran
Tanggap darurat bencana
serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban harta benda pemenuhan
kebutuhan dasar perlindungan pengurusan pengungsi penyelamatan serta
pemulihan prasarana dan sarana
Tanggap darurat bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan
serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana alam untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi
kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang mengalami kerusakan
agar dapat tetap berfungsi bagi pengguna jalan
Tim Reaksi Cepat TRC BB BPJN
suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Besar Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional BB BPJN yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat kerusakan
jalan dan jembatan akibat bencana alam meliputi penilaian kerusakan dan
kerugian Damage and Losses Assessment dan penilaian kebutuhan perbaikan
darurat pada jalan dan jembatan dan berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD
Tim Reaksi Cepat TRC Pusat
suatu tim yang dibentuk oleh Dirjen Bina Marga sifatnya pembinaan dan
mendukung Tim Reaksi Cepat TRC BB BPJN dalam bentuk dukungan teknis
untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana skala nasional
Transisi darurat bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan
serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana alam meliputi penyelesaian kegiatan penanganan darurat ruas jalan dan
jembatan agar dapat tetap berfungsi bagi pengguna jalan sebelum dilakukan
penanganan secara permanen pada tahap pemulihan yang terdiri atas tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi
Transisi darurat ke pemulihan
transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan
kelompok rentan dan perbaikan darurat
4 Ketentuan Umum
Bencana alam dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas bahkan
dapat menyebabkan terputusnya suatu ruas jalan akibat terjadinya kerusakan
fisik pada infrastruktur jalan dan jembatan
Kerusakan ataupun terputusnya jalan dan jembatan oleh bencana alam
menyebabkan terhambatnya kegiatan distribusi barang dan jasa yang
mengakibatkan menurunnya atau terganggunya kegiatan ekonomi dan dapat
menyebabkan terisolasinya masyarakat di suatu daerah Pada saat tanggap
darurat kerusakan jalan dan jembatan yang terjadi dapat mengganggu jalur
evakuasi dan jalur logistik yang akan berujung pada tertundanya bantuan
kemanusiaan
Dalam penanggulangan bencana alam khususnya pada waktu tanggap darurat
diperlukan penanganan yang cepat akurat dan efektif dalam setiap aspek
kerusakan jalan dan jembatan agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan
dengan baik
4 2 Tujuan
Pedoman ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
penanganan jalan dan jembatan pada saat tanggap darurat dapat
1 memiliki kesamaan persepsi dalam melaksanakan tugas secara cepat tepat
efektif efisien aman terpadu dan akuntabel
2 mengetahui dengan jelas peran alur tugas dan fungsi masing masing
3 menjaga konsistensi dan kinerja organisasi
4 terhindar dari kegagalan kesalahan teknis dan administrasi duplikasi dan
inefisiensi
4 3 Pengguna Dokumen
Pengguna Pedoman ini adalah unit pelaksana kerja yang terlibat baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penanganan jalan dan
jembatan pada saat tanggap darurat bencana alam di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai Satuan Tugas Penanggulangan
Bencana PU SATGAS PBPU yang diberi kewenangan untuk mengarahkan dan
mengendalikan setiap unit kerja dan atau satuan kerja di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat bencana
Ketentuan yang mengatur mengenai SATGAS PBPU ini adalah Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum No 297 KPTS M 2013 dan merupakan ketentuan
terbaru sebagai pengganti Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
No 223 KPTS M 2008 tentang Penetapan Kembali Satuan Tugas
Penanggulangan Bencana alam di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Pada struktur organisasi yang baru ini menempatkan Direktur Jenderal Bina
Marga sebagai salah satu wakil ketua SATGAS PBPU
Struktur organisasi pada SATGAS PBPU ini dapat dilihat pada Gambar 1


Related Books

Draf Pedoman Pembelajaran Bahasa Jawa Kurikulum 2013

Draf Pedoman Pembelajaran Bahasa Jawa Kurikulum 2013

Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI; SMP/SMPLB/MTs; SMA/SMALB/MA/SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Tengah tertanggal 4 Juni 2014.Kurikulum tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal kurikulum 2013 bahasa Jawa terkait dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar ...

Continue Reading...
Pedoman Penilaian dan Laporan Perkembangan Pembangunan ...

Pedoman Penilaian dan Laporan Perkembangan Pembangunan ...

Pedoman Penilaian dan Laporan Perkembangan Pembangunan Properti terkait LTV 1. Latar Belakang • Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. • Sejalan ...

Continue Reading...
PROVINSI BALI - badungkab.go.id

PROVINSI BALI - badungkab.go.id

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor ...

Continue Reading...
DAFTAR PUSTAKA Afrianti,L. H. 2008. - Islamic University

DAFTAR PUSTAKA Afrianti,L. H. 2008. - Islamic University

Kuntarsih,S.2012.Pedoman Penanganan Pascapanen Pisang. Jakarta: Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah Kurniawan, D. 2013. Pengaruh Macam dan Kadar Kitosan terhadap Pematangan dan Mutu Buah Sawo (Manilkara zapota L Van Royen). Vegetalika. Volume 2 No.2 Lestari,E.R.A. 2010.Tape Pisang Sebagai Camilan Khas Kota Malang Sebuah

Continue Reading...
PANDUAN PASCAPANEN NENAS - bimpapah.com

PANDUAN PASCAPANEN NENAS - bimpapah.com

menerapkan penanganan pascapanen nenas walaupun masih dilakukan dengan sederhana. Namun penanganan pascapanen yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya mengacu pada Permentan No. 73 tahun 2013 tentang Pedoman Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Hortikultura yang baik. Penanganan pascapanen yang baik dan benar

Continue Reading...
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jalan dan Jembatan ...

Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jalan dan Jembatan ...

adalah Analis-K, Analisa SNI, dan Analisa Bina Marga. Dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/SE/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum maka dapat dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan harga satuan pekerjaan sehingga perhitungan harga satuan pekerjaan menjadi lebih rasional dan objektif. Sebagian besar AHSP masih dihitung ...

Continue Reading...
BAB VI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. 7. Dalam pelaksanaan ...

Continue Reading...
DAFTAR PEDOMAN TATA KERJA SKK MIGAS No. Nama PTK Nomor PTK

DAFTAR PEDOMAN TATA KERJA SKK MIGAS No. Nama PTK Nomor PTK

24 PTK Pengelolaan Internal SKK Migas Buku Kesatu s/d Keempat PTK-056/SKKO0000/2014/S0 25 PTK Penilaian Kapal Tanker (Vetting) Rev.03 PTK-015/SKKO/2013/S0 26 PTK Fasilitas Navigasi Pelayaran & Penerbangan PTK-055/SKKO0000/2013/S0 27 PTK TIK di SKK Migas PTK-053/SKO00000/2013/S0 28 PTK TIK di KKKS PTK-052/SKO00000/2013/S0

Continue Reading...
TATA TERTIB PRAKTIKUM COMPUTER ENGINEERING LAB

TATA TERTIB PRAKTIKUM COMPUTER ENGINEERING LAB

TATA TERTIB & PEDOMAN PRAKTIKUM COMPUTER ENGINEERING LAB TANGGAL REVISI : 1 / 8 / 2013 TANGGAL BERLAKU : 1 / 8 / 2013 Tata Tertib dan Pedoman Praktikum

Continue Reading...
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN ...

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN ...

2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1507); 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013

Continue Reading...
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN

Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian berdasarkan Permentan No. 91 Tahun 2013 dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun berjalan, dengan masa penilaian kegiatan penyuluhan pertanian mulai dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September tahun berjalan. Sedangkan Evaluasi kegiatan

Continue Reading...